SORONG, SatukanIndonesia.Com – Guna memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan hukum dan kelestarian lingkungan, Dinas LHKP provinsi Papua Barat Daya melakukan sidak ke salah satu lokasi perusahaan tambang batu bara milik PT Megapura Prima Industri, di Kabupaten Sorong, pada Rabu (15/01/2025).
Kepala Dinas LHKP, Julian Kelly Kambu mengatakan, ada sejumlah pelanggaran yang ditemukan selama sidak, dan pihak manajemen perusahaan diberikan kesempatan untuk memperbaikinya.
Lanjut, menurutnya, sejumlah poin pelanggaran yang dimaksud di antaranya terkait perubahan dokumen lingkungan perusahaan, yang mewajibkan pelaporan perubahan atau persetujuan disertai revisi dokumen terkait, dalam waktu paling lambat tiga bulan.
“Jika tidak dipenuhi maka aktivitas tambang akan dihentikan sementara,”katanya melalui siaran pers yang diterima media ini, Jumat (17/01/2025).
Selanjutnya mengenai koordinasi pajak alat berat, ia menegaskan, manajemen perusahaan wajib melaporkan jumlah alat berat yang dimiliki, dan berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terkait kewajiban membayar pajak.
Selain itu, pembayaran tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dinas LHKP mencatat adanya tunggakan PNBP sebesar Rp5 miliar.
Maka, Kambu menegaskan, perusahaan harus segera menyelesaikan kewajiban tersebut.
“Kami mendukung investasi dan usaha di Papua Barat Daya. Namun kami berharap seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku. Kami akan terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan,”tandasnya. [GRW]