Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan keputusan partainya sudah final terkait nama yang didukung sebagai kandidat presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Airlangga menyatakan penetapan kandidat yang didukung sudah diumumkan sejak pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 2019 lalu. Munas pada saat ini memutuskkan untuk mengusung Airlangga Hartarto sebagai kandidat presiden di Pilpres 2024.
Menurut Airlangga keputusan munas tersebut juga diperkuat dengan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar kemudian.
“Golkar, waktu Munas juga sudah resmi (memutuskan nama yang akan diusung di Pilpres 2024),” ujar Airlangga saat menghadiri Rakornis dan Bimtek Pemenangan Pemilu di Hotel Labersa, Pekanbaru, Riau, Sabtu (21/1).
Menurut Airlangga, fokus Golkar saat ini memperjuangkan sistem pemilu yang tetap memberikan kedaulatan kepada rakyat, melalui sistem pemilihan proporsional terbuka.
Golkar serius mengawal hal ini karena ada upaya dari pihak tertentu mengembalikan sistem pemilu dari tangan rakyat ke sistem proporsional tertutup.
Upaya tersebut dilakukan lewat uji materi terhadap Pasal 168 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu, yang mengatur pemilihan legislatif menggunakan sistem proporsional terbuka.
“Jangan lupa, Golkar rajanya pilihan tertutup. Kami berpengalaman menangani berbagai pemilu dengan pemilihan tertutup di era Orde Baru.”
“Bahkan, di era reformasi di 2004 Golkar juaranya, tetapi Golkar ingin menjaga demokrasi,” ucapnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini lebih lanjut mengatakan Golkar ingin konsisten memberi kedaulatan tetap berada di tangan rakyat.
Airlangga juga menyatakan mayoritas partai sudah sepakat tidak mengubah Undang-Undang tentang Pemilu tahun ini.
Hal ini dilakukan agar tetap menjaga regulasi yang digunakan sebagai dasar Pemilu 2024 tetap sama dan tak diubah tiap tahun.
“Jadi, kami sudah ada komitmen antarpartai politik tidak setiap tahun aturan pemilu diubah-ubah. Ini harus dijalankan secara konsisten, apalagi kalau istilah di sepak bola peluit sudah dibunyikan,” katanya.
Delapan partai yang ada di parlemen Senayan sebelumnya menyatakan sikap menolak sistem proporsional tertutup untuk Pemilu 2024. (gir/jpnn) (***)
