JAKARTA, satukanindonesia.com – Dunia sedang berlomba menciptakan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) yang semakin canggih. Namun, kemajuan tersebut menghadirkan sebuah paradoks bahwa teknologi yang dapat membantu manusia bekerja lebih cepat, juga dapat dimanfaatkan untuk menipu, memanipulasi identitas, dan memperluas jangkauan kejahatan.
Di tengah perkembangan tersebut, Indonesia memiliki tantangan yang tidak kalah penting dibandingkan pengembangan teknologi itu sendiri, yakni memastikan masyarakat tetap memperoleh perlindungan ketika ancaman digital semakin sulit dikenali.
Perspektif ini disampaikan Assoc. Prof. Dr. Devie Rahmawati, CICS, akademisi Program Vokasi Universitas Indonesia (UI), salah satu pembicara dalam rangkaian Global Digital Forum II 2026 di Moskow.
Ajang dunia ini mempertemukan akademisi, pengembang teknologi, pelaku industri, dan pemangku kepentingan digital dengan partisipasi lebih dari 100 negara, dihadiri lebih dari 1.000 pakar teknologi informasi, 50 tamu VVIP (level menteri), serta lebih dari 50 perusahaan teknologi.
Di tengah pertemuan internasional tersebut, Devie menghadirkan perspektif Indonesia melalui paparan bertajuk “More Than Words. Beyond Code. Back to Humanity. Why Language, Culture & Community Matter in AI.”
Dalam konteks Indonesia, salah satu penerapan terpenting dari prinsip tersebut adalah perlindungan masyarakat terhadap kejahatan digital.
“Dulu, kita mengajarkan masyarakat agar berhati-hati terhadap orang asing. Sekarang, bahkan suara orang yang kita kenal dapat dipalsukan dengan teknologi. Wajah dapat direkayasa, identitas dapat ditiru, dan pesan penipuan dapat dibuat semakin meyakinkan. Artinya, ketika teknologi mengubah cara kejahatan bekerja, perlindungan masyarakat juga harus terus berkembang,”ujar Devie.
Dia menilai, pendekatan ‘Polisi Bersama Masyarakat’ yang menjadi arah kepemimpinan Polri di bawah Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, memiliki relevansi dengan perkembangan konsep keamanan modern.
Menurutnya, perubahan dari kata untuk menjadi bersama, mengandung pergeseran filosofis yang penting. Kata untuk menempatkan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Sementara kata bersama menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam mengenali ancaman, mencegah kejahatan, dan membangun keamanan.
“Dalam kajian kepolisian modern, kita mengenal community policing, yakni pendekatan yang menekankan kemitraan, pemecahan masalah, dan kepercayaan antara polisi dan masyarakat. Prinsip ini menjadi semakin penting di era digital, karena banyak ancaman justru pertama kali diketahui oleh masyarakat yang mengalaminya,”jelas Devie, penerima Beasiswa DAAD dari Pemerintah Jerman ini.
Pengajar tetap program Public Relations ini mengapresiasi orientasi kepemimpinan yang membuka ruang lebih luas bagi kepolisian untuk mendengar keluhan, menerima kritik, dan memahami persoalan masyarakat secara langsung.
Bagi Devie, kritik publik dapat dipahami sebagai bentuk real-time feedback atau umpan balik langsung yang membantu organisasi mengidentifikasi kelemahan pelayanan.
“Dalam teknologi, sistem yang baik harus mampu menerima umpan balik dan terus diperbaiki. Institusi publik juga demikian. Polisi yang mau mendengar bukan menunjukkan kelemahan, melainkan kemampuan untuk belajar dan memperbaiki diri. Namun, filosofi tersebut harus diterjemahkan menjadi pelayanan yang konsisten, mudah diakses, serta dapat dievaluasi secara terbuka,“seru Devie.
Salah satu persoalan yang menurut Devie perlu mendapat perhatian dalam transformasi pelayanan kepolisian adalah persepsi masyarakat bahwa suatu kasus baru memperoleh perhatian setelah ramai di media sosial.
Untuk itu, komitmen Polri untuk mengakhiri fenomena no viral, no justice patut didukung melalui penguatan sistem pelayanan dan akuntabilitas penanganan perkara.
Di sinilah transformasi digital kepolisian menjadi penting, melalui kanal pengaduan yang mudah diakses, layanan 110, informasi perkembangan penanganan perkara, serta mekanisme tindak lanjut yang transparan dapat membantu memperpendek jarak antara masyarakat dan pelayanan kepolisian.
Devie menilai, keberhasilan pendekatan tersebut perlu diukur melalui indikator konkret, seperti kecepatan respons, kepastian tindak lanjut, penyelesaian pengaduan, dan pengalaman masyarakat saat memperoleh pelayanan.
“Teknologi seharusnya tidak membuat polisi semakin jauh dari masyarakat. Justru teknologi harus membuat pelayanan dan keadilan semakin dekat,”tegasnya.
Devie juga mengangkat gagasan, pengalaman kepolisian dalam menangani perkara merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi pencegahan kejahatan.
Setiap kasus penipuan digital dapat memberikan informasi mengenai modus yang berkembang, kelompok masyarakat yang rentan, pola komunikasi pelaku, serta celah keamanan yang dimanfaatkan. [***/GRW]
