Jakarta, SatukanIndonesia.com – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengutarakan bahwa, ada beberapa aspek kepentingan yang diharapkan akan memberikan angin segar kepada Indonesia pasca terpilihnya Joe Biden.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Kepentingan Ekonomi NKRI di Era Joe Biden’ kerjasama MPR dengan Brain Society Center (BS Center), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/12/2020).
“Selain penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, yakni penguatan kemitraan strategis Indonesia- AS dan peningkatan kerjasama bilateral khususnya bidang perekonomian yang ditandai dengan meningkatnya nilai investasi Amerika Serikat di Indonesia,” ujarnya.
Meski demikian, lanjut Bamsoet, tentu harapan itu tidak berlebihan mengingat hingga saat ini Indonesia dengan segala potensi yang dimiliki masih dipandang sebagai negara yang paling berpengaruh baik dalam bidang perekonomian maupun dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara.
“Yang penting diingat adalah harapan yang kita dambakan dari pemerintahan Joe Biden bukanlah sesuatu yang ‘given’. Tetapi, sesuatu yang memang harus kita diperjuangkan. Mengapa? Karena implementasi kebijakan AS baik dibidang politik dan ekonomi tentunya dilakukan dalam kerangka melindungi kepentingan nasional AS sendiri. Artinya, kita akan membutuhkan kemampuan bernegoisiasi yang handal dalam melakukan lobi-lobi untuk kepentingan nasional kita dengan pemerintahan baru AS,” terangnya.
Bamsoet mengingatkan bahwa Indonesia bukanlah negara satu satunya yang berharap manfaat dari suksesi kepemimpinan AS itu. Untuk itu, peningkatan daya saing Indonesia adalah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi dan terus dikembangkan.
“Sebab, kehadiran pemerintahan baru Joe Biden bukan hanya menghadirkan peluang atau harapan baru. Tapi, juga tantangan yang harus dijawab bangsa ini dengan peningkatan daya saing pada seluruh sektor pembangunan,” ungkapnya.
Kemudian pada kesempatan itu, Bamsoet mengajak masyarakat Indonesia menyadari bahwa apapun harapan dan keinginan bangsa ini pasca suksesi kepemimpinan AS.
Ia menyebut, dalam konteks hubungan internasional, Indonesia adalah negara yang berdaulat dalam menentukan sikap dan pendirian politik, sehingga tidak boleh terombang ambing oleh arus politik global. Yang juga mesti dipahami rakyat, Indonesia ternyata merupakan surga bagi pasar dunia karena kita memiliki jumlah penduduk yang besar sekitar 250 juta lebih, dengan ekonomi yang lumayan bagus.
“Kita juga memiliki sumber daya alam yang luar biasa besar, dan beberapa di antaranya tidak ada di dunia hanya kita saja yang memilikinya. Potensi besar inilah yang menjadi incaran banyak pihak sehingga Indonesia terlihat sebagai gadis molek umur tujuh belasan tahun,” ujarnya.
Bamsoet berharap, kegiatan FGD ini pada akhirnya akan melahirkan gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran yang konstruktif serta memperkaya perspektif bangsa Indonesia dalam memaknai dinamika politik dan ekonomi global.
FGD sendiripun menurutnya, berjalan lancar dengan menampilkan pemaparan dari para pakar terkait tema yang diusung, salah satunya Pakar Hukum Internasional Prof. Hikmahanto Juwana yang mengungkapkan bahwa pasca terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden AS, banyak negara di kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia akan mendapatkan dampak positif.
“Hanya saja di era Biden, Indonesia harus waspada. Bukan tidak mungkin Biden akan mencermati dan memperhatikan isu HAM dalam penanganan separatisme. Sebab, Indonesia secara konsisten telah mendapat kritikan dari Presiden AS asal partai Demokrat, baik Jimmy Carter maupun Bill Clinton. Pada masa Barrack Obama pun banyak pihak yang meminta agar Obama bisa mengintervensi Indonesia dalam penanganan masalah HAM. Di sini Indonesia harus siap dan memiliki sejumlah argumentasi jika Biden mempermasalahkan nanti,” katanya.
Namun, menurut Hikmahanto, isu HAM ini tidak akan sampai menganggu penguatan kerjasama pertahanan AS-Indonesia maupun perpanjangan Generalized System of Preferences (GSP). Dua hal ini tidak mungkin dikompromikan oleh AS dengan isu HAM dalam penanganan separatisme oleh Indonesia.
“Ini karena Indonesia oleh AS dianggap penting dalam menghadapi China,” tutupnya.
