MANOKWARI, SatukanIndonesia.com – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., menyoroti, implementasi anggaran pendidikan di Tanah Papua.
Pasalnya, sebagai salah satu perumus Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus), Filep menilai komitmen pemerintah daerah (Pemda) dalam mengalokasikan dana pendidikan sebesar 35 persen masih jauh dari harapan.
Padahal, ia mengatakan, berdasarkan regulasi, sektor pendidikan seharusnya mendapatkan porsi 30 persen dari dana Otsus dan 35 persen dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Namun, dalam realitasnya, angka tersebut sering kali tidak tercapai.
“Hitung-hitungan kami, persentasenya bahkan tidak sampai 10 persen. Padahal ini bukan lagi hanya himbauan, melainkan kewajiban konstitusi. Jika anggarannya tidak sampai 30 persen, maka pembangunan pendidikan tidak akan jalan,”tegas Filep di Manokwari, Kamis (19/02/2026).
Senator asal Papua Barat ini juga menyoroti, struktur APBD di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota yang dinilainya “salah arah”. Sambung, menurutnya, anggaran daerah saat ini habis tersedot untuk belanja barang, jasa, serta belanja pegawai seperti gaji P3K dan honorer, dibandingkan belanja langsung yang menyentuh masyarakat.
“Kita menghadapi kondisi dimana belanja operasional dan birokrasi sangat tinggi, sementara implementasi untuk masyarakat sulit dilakukan. Seharusnya polanya dibalik belanja langsung ke masyarakat diperbanyak, belanja operasional dikurangi,”ujarnya.
Ia juga menyentil, peran DPRP dan DPRK sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam mengevaluasi kelayakan pos anggaran, seperti biaya rapat hingga Alat Tulis Kantor (ATK) yang sering kali membengkak.
Terkait narasi “Pendidikan Gratis”, Filep mempertanyakan wujud nyata dari jargon tersebut. Ia menunjuk fakta di lapangan di mana sekolah masih kerap melakukan penagihan biaya kepada orang tua siswa.
“Kalau masih ada tagihan pembayaran, berarti kan tidak gratis. Ini jadi masalah besar. Padahal dalam PP Nomor 106, sudah jelas dialokasikan bahwa belanja kebutuhan sekolah seperti sepatu, baju, dan tas adalah wujud kehadiran pemerintah,”terangnya.
Untuk itu, Filep berharap, tim anggaran di daerah memiliki kejujuran dan keberanian untuk merombak struktur APBD demi kepentingan pendidikan yang abadi di atas tanah Papua.
“Pendidikan adalah investasi masa depan. Jika tim evaluasinya bagus dan jujur, saya yakin perbaikan itu bisa dilakukan demi kualitas SDM Papua yang lebih baik,”pungkasnya. [GRW]
