Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Rektor Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang Ferdinandus Hindarto menceritakan sempat diminta membuat video mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo, pada Jumat pekan lalu.
Hindarto menjelaskan pihak yang menghubungi mengaku dari Polrestabes Semarang.
Dia mengatakan terduga anggota Polri itu juga mengirimkan contoh video dari beberapa pimpinan perguruan tinggi yang sudah menyampaikan testimoni serupa. Namun, kata Ferdinand, dirinya tak bisa memenuhi permintaan orang yang mengaku dari Polrestabes Semarang itu.
“Kemudian saya mengatakan ‘Mohon maaf Bapak, kami memilih untuk tidak membuat itu’,” ujar Hindarto dalam keterangannya kepada wartawan, sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Selasa (6/2).
Oknum polisi tersebut kembali menghubungi esok hari dengan mengirimkan beberapa video pernyataan serupa dari rektor universitas lainnya.
“Ada Unsoed, Undip, UIN, ada juga kampus swasta di Semarang,” ia menjelaskan. Hindarto tetap menolak.
Ferdinand menyatakan kepada anggota Polri terkait bahwa civitas akademika Unika Soegijapranata bukan partisan dan netral. Pihaknya juga membebaskan semua mahasiswa, dosen, pegawai memilih secara rasional dengan hati nurani.
Sebelumnya, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengungkap muncul berbagai operasi mendekati rektor sejumlah perguruan tinggi agar menyuarakan narasi positif Jokowi. Menurut Mahfud, operasi intervensi ini untuk menekan para rektor perguruan tinggi yang belum menyatakan sikap kritis terhadap pemerintahan Jokowi.
“Muncul sejumlah operasi mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi, mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan Covid terbaik,” kata Mahfud dalam acara Tabrak Prof! di sebuan cafe daerah Seturan, Sleman, DIY, Senin (5/2) malam.
“Ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu,” tambahnya.
Namun, kata Mahfud, tak semua rektor yang didatangi oknum mengiyakan permintaan tersebut. Salah satunya adalah Ferdinandus Hindiarto, rektor Universitas Katolik Soegijapranata.
Menurutnya, Hindiarto secara terang-terangan menolak membuat pernyataan mendukung pemerintahan Jokowi.
“Dia [Rektor Unika Soegijapranata] menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, pemilu baik, penanganan Covid nomor satu dan sebagainya,” kata Mahfud.
“Tapi tidak semua rektor menyetujui pernyataan itu. Ada yang memodifikasi, ada yang netralisasi bahwa universitasnya tidak ikut-ikut, tapi ada juga yang membacakan itu sesuai dengan pesan yang ditulis template-nya,” imbuhnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kaporestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan anggotanya mendekati Rektor Unika Soegijapranata sebagai bagian program cooling system atau upaya menurunkan tensi politik menjelang pencoblosan Pemilu 2024. Tujuannya, kata dia, adalah agar Pemilu 2024 berjalan aman dan damai.
Dia mengatakan dalam program cooling system itu, anggota Polri diminta untuk menggalang suara para tokoh agama, tokoh masyarakat termasuk civitas akademica kampus untuk mengajak masyarakat menyukseskan Pemilu.
“Jadi kami memang ada program ‘cooling system’ untuk Pemilu, menurunkan tensi politik di masyarakat supaya tidak ada konflik pertikaian permusuhan. Jajaran di lapangan tentunya bergerak meminta imbauan kepada tokoh-tokoh agama dan masyarakat termasuk civitas akademica pimpinan kampus. Imbauan ini kami kemas dalam bentuk video karena akan kami share ke media sosial,” jelas Irwan saat konferensi pers di Semarang, Selasa (6/2).
Irwan menambahkan gerakan cooling system itu pun dilakukan tanpa paksaan, yakni ketika ada yang keberatan maka polisi tak melanjutkan pendekatannya ke pihak terkait itu.
“Tidak ada paksaan di sini, kalau tidak berkenan, kita terima, dan memang ada yang menolak juga,” kata Irwan.
Irwan juga menegaskan bila aksi permintaan video imbauan Pemilu damai ini tidak untuk menandingi aksi petisi dari berbagai kampus.
“Ini program kita sudah berjalan sejak masa-masa Pemilu, jadi tidak ada kaitan dengan petisi yang dikeluarkan kampus, tidak ada itu narasi counter petisi kampus,” tegas Irwan.
Hari pencoblosan Pilpres dan Pileg 2024 akan digelar serentak di Indonesia pada 14 Februari mendatang. Dalam Pilpres 2024 ada tiga pasang calon yang bersaing memperebutkan suara 204,8 juta rakyat Indonesia yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Para kandidat itu adalah paslon nomor urut 1 eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Ketua DPR cum Ketum PKB Muhaimin Iskandar.
Lalu paslon nomor urut 2 Menhan cum Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
Terakhir, paslon nomor urut 3 eks Gubernur Jawa Tengah cum kader PDIP Ganjar Pranowo dan Eks Menko Polhukam Mahfud MD. (***)