Jakarta, SatukanIndonesia.com – Bawaslu Kota Siantar secara berjenjang melakukan pengawasan di minggu tenang dari tingkat kecamatan, Kelurahan Hingga TPS.
Selain itu Bawaslu Kota Siantar juga membentuk tim pelaksana patroli pengawasan anti politik uang, yang bekerja untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.
Hal itu disampaikan oleh Komisoner bidang Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga (PHH),Bawaslu Kota Siantar, M.Syafii Siregar.
Ia menghimbau kepada peserta pemilu untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang pada masa tenang, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-perundangan.
Pengawasan dilakukan sesuai instruksi Bawaslu RI No. S- 0856/K.Bawaslu/PM.00.00/4/2019,mulai tanggal 14 s/d 16 April 2019 seluruh wilayah Kota Siantar.
“Kami sampaikan himbauan ini kepada media cetak dan media elektronik di wilayah Kota Siantar dan kepada para penyelenggara reklame iklan atau agen periklanan di Kota Siantar,”katanya Senin(15/04/19).
Syafii menambahkan, diminggu tenang Pemilu 2019 ini pihaknya juga melakukan penerbitan alat peraga kampanye dan bahan kampanye secara berjenjang di setiap wilayah Kota Siantar.
Kemudian pihaknya juga akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi,sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sesuai instruksi Bawaslu RI Nomor: 0711/K.Bawaslu/PM/01.00/03/2019, pihaknya melaksanakan kegiatan partoli anti politik uang pada tahapan masa tenang Pemilu 2019.
Dengan itu, jelas Syafii, Bawaslu Kota Siantar membentuk tim pelaksanaan patorli pengawasan anti Politik uang untuk melakukan pemantauan dari 14-16 April 2019.
Kegiatan ini dilakukan dengan cara berkeliling secara bersamaan dengan menggunakan identitas pengawas Pemilu dan aktivitas yang menarik perhatian masyarakat pemilih.
M.Syafii menambahkan, kepada seluruh partai politik hendaknya tidak melakukan kegiatan metode kampanye, menghindari dari segala bentuk uang Politik, berita Hoax dan ujaran kebencian.
“Semisal adanya pengukuhan para saksi dan pemilih yang diduga melakukan transaksional politik uang,” pungkasnya.
