MANOKWARI, SatukanIndonesia.Com – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Papua Barat berinisial FDJS ditetapkan sebagai terduga korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2023.
Frederik ditetapkan sebagai tersangka dengan Nomor : TAP.01/R.2/Fd.1/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 setelah memenuhi panggilan dan diperiksa sejak pukul 10.00 WIT di Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
FDJS usai menjalani pemeriksaan langsung menggunakan rompi tahanan jaksa, kemudian diangkut dengan mobil tahanan menuju lembaga pemasyarakatan (Lapas) kelas II B Manokwari.
Sebelumnya Tim penyidik kejaksaan Tinggi melakukan penggeledahan di Kantor Disnakertrans pada (19/2/2024) tim mengamankan tiga box berisi dokumen pencairan TPP.
“Dana TPP yang di cairkan tahun 2013 dipakai untuk membayar Tunjangan Hari Raya, (THR),” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Harli Siregar Jumat (01/03/2024).
Besaran TPP yang di cairkan antara Bulan November 2023 sebesar Rp1 Miliar diduga disalahgunakan oleh tersangka.
Kepala Kejaksaan menyebut TPP yang seharusnya dibayarkan kepada pegawai malah tidak diberikan oleh Kepal Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran KPA.
FDJS kita tetapkan sebagai tersangka, Ini pembelajaran buat semua apa yang menjadi hak pegawai harus di berikan. Kajati mengatakan, terduga ditahan di Lapas selama 20 hari.
FDJS diduga melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana di ubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal 3 Jo Pasal 18 Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. [GRW/Redaksi]