JAKARTA, SATUKANINDONESIA.Com — Fraksi Partai Gerindra di DPR memastikan, kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu operasional kementerian dan lembaga.
Hal ini dikatakan Kamrussamad, Anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra melalui siaran pers yang diterima media ini, Rabu 19/02/2025).
Ia menjelaskan, efisiensi anggaran yang sedang berlangsung tidak akan berdampak pada pemadaman listrik atau penghentian layanan utama di Kementerian dan Lembaga.
“Operasional kementerian dan lembaga masih sesuai dengan target program dan kebijakan. Yang disesuaikan hanya kegiatan yang dampaknya tidak langsung terhadap kebutuhan masyarakat,”jelasnya.
Menurutnya, efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025.
Namun, ia menegaskan, operasional utama kementerian dan lembaga tetap berjalan normal, sementara penghematan hanya menyasar kegiatan tertentu seperti kunjungan kerja, seminar, dan focus group discussion (FGD).
Menanggapi isu yang beredar mengenai kemungkinan pemadaman listrik di kantor kementerian dan lembaga akibat efisiensi anggaran, Kamrussamad memastikan bahwa hal tersebut tidak benar.
“Tidak perlu khawatir isu lift dimatikan, listrik hanya menyala Senin sampai Rabu, dan seterusnya,”ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto merancang kebijakan efisiensi anggaran dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah penghematan sebesar Rp 306,69 triliun sesuai dengan Inpres 1 tahun 2025.
Tahap kedua melibatkan penyisiran anggaran sebesar Rp 308 triliun, di mana Rp 58 triliun di antaranya akan dikembalikan ke Kementerian dan Lembaga untuk memperkuat operasional.
Tahap ketiga mencakup efisiensi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan target dividen Rp 300 triliun hingga Rp 200 triliun untuk negara dan Rp 100 triliun untuk modal kerja BUMN.
Kamrussamad menegaskan, skema efisiensi ini tidak akan menghambat kinerja kementerian dan lembaga. Sambung, Ia menilai, kebijakan ini sebagai langkah strategis Presiden Prabowo untuk mengoptimalkan belanja negara demi kepentingan rakyat, terutama di sektor sosial, kesehatan, dan pendidikan.
“Kebijakan efisiensi ini adalah langkah Prabowo http://Prabowountuk memaksimalkan belanja negara demi kepentingan rakyat di sektor sosial, kesehatan, dan pendidikan,”tukas Kamrussamad. [GRW]
