Jakarta, SatukanIndonesia.com – DPP Partai Golkar menegaskan peran strategisnya dalam agenda pembangunan nasional melalui penyelenggaraan seminar dengan tema ‘Reforma Agraria dan Keadilan Distribusi Tanah Untuk Mewujudkan Astacita’ yang diselenggarakan di rumah besar DPP Partai Golkar pada Jumat (12/12/2025)..
Pada forum ini, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reforma Agraria, Airin Rachmi Diany, mengatakan bahwa isu agraria bukan hanya persoalan urusan teknis pertanahan, melainkan menyangkut inti dari keadilan sosial, kemandirian ekonomi, serta arah pembangunan Indonesia dalam dua dekade ke depan.
Dalam konteks politik nasional hari ini, reforma agraria menjadi salah satu pilar yang paling relevan ketika negara sedang berada pada fase transisi menuju target besar Indonesia Emas 2045.
Di tengah tantangan ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, hingga kebutuhan memperkuat ketahanan pangan, Partai Golkar menilai bahwa setiap langkah kebijakan terkait lahan harus ditempatkan dalam kerangka besar Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Dengan pendekatan itu, Airin menempatkan reforma agraria bukan sebagai diskursus akademik, tetapi sebagai gerakan praksis yang menghubungkan cita-cita politik, visi pembangunan, dan kerja organisasi partai.
Dilansir dari laman resmi DPP Partai Golkar “Tema seminar hari ini lahir dari semangat Partai Golkar yang ingin mewujudkan cita-cita pembangunan Bapak Presiden Prabowo melalui visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Partai Golkar dengan semangat karya kekaryaan memiliki tujuan yang spesifik yaitu kerja-kerja partai harus berujung pada kebaikan dan kebermanfaatan untuk semua,” ujar Airin membuka pidatonya.
Ia menjelaskan bahwa terdapat misi ekologis, ekonomi, dan geopolitik yang saling terhubung dalam agenda reforma agraria nasional. Oleh sebab itu, reforma agraria merupakan sebuah keniscayaan untuk mendukung kemandirian bangsa.
“Semangat reforma agraria dalam Astacita Prabowo terutama dalam poin memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, ekonomi kreatif, dan ekonomi biru,” jelasnya.
Menurut Airin, agenda pemerataan ekonomi tak dapat dipisahkan dari pembangunan desa dan penguatan struktur ekonomi dari bawah. Distribusi kepemilikan tanah yang lebih adil akan menjadi fondasi transformasi ekonomi, menciptakan mobilitas sosial, dan mengurangi kesenjangan antardaerah.
“Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan merupakan komitmen penting kepemimpinan nasional dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Airin juga memberikan apresiasi terhadap kolaborasi lintas unsur di internal Partai Golkar yang memungkinkan diskusi ini terselenggara dengan kualitas dan partisipasi yang luas.
“Diskusi ini terselenggara atas kerja bersama antara bidang kebijakan pertanahan dan reforma agraria yang digawangi Ketua Panitia Mustahudin dan seluruh kawan-kawan, dari Direktur Eksekutif DPP Partai Golkar Syahmud Basri Ngabalin, serta Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Pak Idrus Marham,” ungkap Airin.
Selain itu, 250 unsur masyarakat dan mahasiswa turut meramaikan forum, dan partisipasi daring dari 34 DPD I serta 540 DPD II kabupaten/kota menjadikan seminar ini sebagai salah satu diskusi kebijakan agraria terbesar yang pernah digelar Golkar dalam beberapa tahun terakhir.
Menutup pidatonya, Airin menyampaikan bahwa forum ini harus menjadi momentum politik bagi Partai Golkar untuk bergerak lebih konkret. Bukan hanya memetakan persoalan, tetapi merumuskan rekomendasi dan langkah kerja hingga level daerah.
“Semoga seminar ini bisa menjadi pemantik harapan dan menjadi solusi untuk seluruh kader Partai Golkar dan masyarakat Indonesia. Seperti kata pepatah, daripada mengutuk kegelapan, lebih baik segera menyalakan lilin,” tutup Airin. (***)
