Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diberi sanksi oleh Dewan Kehormatan PDIP karena dianggap telah melanggar instruksi terkait komunikasi politik.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut instruksi yang dimaksud termaktub dalam surat No 4503/internal/dpp-10/2022 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat PDIP pada 7 Oktober lalu.
Surat itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Hasto.
“Surat ini sangat jelas tidak bisa ditafsirkan berbeda, sehingga Pak Ganjar dinilai melanggar instruksi,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (24/10).
Sementara itu, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menyebut Ganjar memang tidak melanggar aturan internal, namun komunikasi politiknya membuat publik multitafsir.
“Supaya keadilan ditegakkan ke seluruh anggota. Kami saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader,” ujarnya.
“Kenapa begitu? Karena dia kader ini bukan baru masuk, termasuk senior, pertama kali masuk di Papua lakukan kaderisasi di sana, oleh sebab itu beliau harus lebih disiplin,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo sempat menyatakan kesiapan mencalonkan diri sebagai presiden pada 18 Oktober lalu. Ganjar menjelaskan semua anggota partai harus siap jika memang diusung menjadi presiden.
Namun, beberapa hari kemudian Ganjar mengubah pernyataannya. Ia mengatakan keputusan soal Capres merupakan kewenangan penuh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Buntut pernyataannya itu, Sekretaris Jendral PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut akan memanggil Ganjar Pranowo dan FX Rudi untuk dimintai klarifikasi.
(yla/isn) (***)
