Jakarta, SatukanIndonesia.com – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyatakan PDI Perjuangan menilai tidak ada hal yang mendesak bagi pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menuda pelaksanaan Pemilu 2024.
Hal ini disampaikan Hasto Kristiyanto usai Upacara Wisuda ke-110 Universitas Negeri Semarang (Unnes), di Semarang, Rabu (9/3).
PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri juga memandang Perppu untuk menunda Pemilu sama saja melecehkan konstitusi dan kualitas demokrasi.
Baca Juga: Presiden Jokowi Terima Kedatangan Mantan PM Inggris Tony Blair
“Kalau Perppu, kan, untuk kegentingan yang memaksa. Tetapi berkaitan dengan penundaan pemilu itu, kan, ranahnya kepada konstitusi, kepada hukum dasar. Dan mengubah itu harus melalui amandemen,” kata Hasto Kristiyanto kepada media mengenai isu penerbitan Perppu untuk penundaan Pemilu.
Hasto juga mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah saat ini fokus menghadapi persoalan pandemi Covid-19.
Hasto juga melihat Presiden Jokowi juga mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina pada inflasi serta kenaikan harga barang dan pokok.
Baca Juga: Gus Muhaimin Dapat Dukungan Dari Kiai untuk Jadi Capres 2024
“Itu skala prioritas terpenting bagi pemerintahan saat ini. Dan menyiapkan kepemimpinan Indonesia G20,” jelas Hasto.
Bagi PDIP, lanjut Hasto, tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Politikus asal Yogyakarta itu menyampaikan hal itu merupakan sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan wajib menjadi kesadaran partai taat pada konstitusi.
Baca Juga: Ketua DPD RI Minta Parpol Tak Bikin Gaduh Masyarakat
“Konstitusi itu ada rohnya, ada jiwanya, ada spiritnya, yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa. Ini yang harus kami lakukan dan perpanjang pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan jabatan ini, kan, sebenarnya juga tidak senapas dengan membangun kultur demokrasi yang sehat,” jelas Hasto.
Hasto juga menyatakan periodisasi presiden per lima tahun dalam rangka menjaga kultur demokrasi dan regenerasi kepimimpinan nasional di Indonssia. Para kandidat berproses dari bawah ke atas.
“Itu kualitas demokrasi yang harus dihormati. Jadi ketika kultur ini kemudian dirombak maka bisa menciptakan krisis, ini yang tidak diinginkan PDI Perjuangan,” pungkas Hasto.
Untuk diketahui Hasto Kristiyanto menyampaikan sambutan di hadapan peserta Upacara Wisuda ke-110 Universitas Negeri Semarang (Unnes). Di hadapan para wisudawan, Hasto memaparkan panjang mengenai kepemimpinan Proklamator Ir Soekarno membangun Indonesia dan bagi dunia. (nal/SI)
