Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) cq. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan mengevaluasi penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis lewat Rapat Konsolidasi Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis dan Formula Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis 2022.
Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Junaidi, menyatakan bahwa kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setahun sekali untuk memberikan masukan dan saran untuk membenahi penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis.
“Acara ini sangat penting sekali untuk mengevaluasi penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis pada tahun berjalan dan sebagai forum untuk saling bertukar ilmu, gagasan dan saran demi penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis yang semakin baik pada tahun yang akan datang,” ujarnya pada Rabu (21/9/2022).
Dalam acara yang bertema Konektivitas Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Merangkai Wilayah Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan untuk Pemulihan Indonesia Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat, Ditjen Hubdat ingin mencerminkan optimisme penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis yang dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi.
“Angkutan penyeberangan perintis sebagai salah satu bagian dari sektor transportasi yang menjadi urat nadi perekonomian nasional hendaknya dapat bangkit dan berbenah dengan mengoptimalkan pemanfaatan alokasi anggaran subsidi yang tersedia,” lanjutnya.
Menurut Junaidi, rata-rata anggaran subsidi perintis yang dialokasikan oleh pemerintah selama 5 tahun terakhir atau selama 2018 – 2022 yaitu sebesar Rp481.106.865.800.
“Alokasi anggaran subsidi ini cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan jumlah lintas yang dilayani. Namun untuk tahun anggaran 2023 untuk angkutan penyeberangan perintis ini mengalami penurunan, dan ini harus kita sikapi bersama, pelayanan harus berjalan namun harus mempertimbangan prioritas yang akan kita lakukan,” tegasnya.
Lebih lanjut Junaidi memaparkan bahwa saat ini di Indonesia terdapat 259 pelabuhan penyeberangan, dan 358 lintas penyeberangan diantaranya 69 lintas komersil dan 289 lintas perintis, serta 422 kapal.
“Tahun 2022 terdapat 289 lintas dari 335 lintas telah terlayani sesuai dengan target renstra dengan total kapal yang di subsidi sebanyak 106 kapal. Terkait pengelolaan kapal perintis penyeberangan, operator kapal swasta hanya sebanyak 5 persen (6 unit) yang melayani lintas perintis, sisanya merupakan BUMN dan BUMD yang merupakan kapal dibangun oleh Pemerintah. Kebijakan Kemenhub saat ini tidak ada pembangunan kapal dan masih terdapat banyak usulan lintas yang belum dapat terlayani karena keterbatasan kapal/sarana,” kata Junaidi.
Melalui rapat konsolidasi tersebut juga dibahas sejumlah permasalahan dan solusi yang dapat ditempuh. Terkait permasalahan lintas penyeberangan mulai dari keterbatasan sarana, prasarana, maupun anggaran solusinya yaitu dengan koordinasi dan komunikasi, serta peranan dari seluruh pemangku kepentingan.
“Sementara terkait permasalahan operasional dan pelayaran, solusinya yaitu perlu adanya peningkatan sistem monitoring yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu persoalan terkait evaluasi dan pengawasan, solusinya dengan menyediakan layanan keperintisan dengan sistem tahun jamak atau Buy The Service dengan kepastian investasi sehingga menarik minat swasta,” jelasnya.
Sumber: InfoPublik