Jakarta, satukanindonesia.com – Jaringan dan layanan telekomunikasi di seluruh wilayah Sumatra dipastikan telah pulih total 100 persen pasca-gangguan massal yang dipicu oleh pemadaman listrik (blackout) oleh PLN. Hingga Jumat (29/5/2026) pukul 09.00 WIB, kondisi seluruh site atau BTS (Base Transceiver Station) di wilayah tersebut dilaporkan dalam keadaan stabil dan beroperasi normal kembali.
Berdasarkan data pantauan terkini dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), saat ini sudah tidak ada lagi site telekomunikasi yang berstatus down. Tingkat pemulihan penuh 100 persen ini berhasil dicapai sejak Kamis (28/5/2026) pukul 00.00 WIB, dan terus dipertahankan secara stabil hingga pagi hari ini tanpa adanya indikasi gangguan susulan maupun penambahan titik terdampak baru.
Sebagai kilas balik, puncak gangguan jaringan telekomunikasi ini tercatat terjadi pada Minggu (24/5/2026) pukul 00.00 WIB. Pada titik tersebut, sebanyak 10.713 site BTS mengalami kelumpuhan total yang tersebar secara masif di 10 Provinsi serta mencakup 142 Kabupaten/Kota di seluruh pulau Sumatra.
Proses pemulihan infrastruktur digital di lapangan sempat menghadapi tantangan berat akibat adanya kendala teknis berupa blackout susulan dari pihak PLN di wilayah Provinsi Aceh pada Senin (25/5/2026) pukul 21.00 WIB. Kejadian tersebut sempat memicu lonjakan kembali pada jumlah site BTS yang terdampak dan memperpanjang durasi penanganan.
Meski dihadapkan pada tantangan tersebut, upaya pemulihan dan penataan ulang jaringan terus dilakukan secara intensif, kolaboratif, dan tanpa henti oleh tim teknis di lapangan hingga seluruh sistem kembali tuntas. Dengan demikian, seluruh rangkaian penanganan gangguan layanan telekomunikasi akibat pemadaman listrik massal di wilayah Sumatra resmi dinyatakan selesai.
Sebagai langkah antisipasi, Kemkomdigi menegaskan akan terus melakukan pemantauan serta monitoring secara ketat dan berkala terhadap seluruh infrastruktur telekomunikasi di wilayah terkait. Langkah ini diambil guna memitigasi serta mengantisipasi potensi munculnya gangguan lanjutan di kemudian hari demi menjamin kelancaran komunikasi masyarakat.
