Jakarta, satukanindonesia.com – Komisi Informasi(KI) DKI Jakarta dan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sepakat memperkuat edukasi dan sosialisasi keterbukaan informasi publik serta literasi digital kepada masyarakat di tengah perkembangan digitalisasi yang semakin masif.
Pertemuan antara KI DKI Jakarta dan Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta disebut menjadi momentum penting untuk membangun komunikasi yang lebih intensif antara kedua lembaga.
Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat mengatakan semangat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tidak hanya dipahami sebagai kewajiban membuka informasi kepada publik.
“Ke depan kami berharap semangat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tidak hanya dipahami sebagai kewajiban membuka informasi, tetapi juga bagaimana menjaga dan mengelola informasi secara tepat,” ungkap Harry.
Menurut Harry, keterbukaan informasi juga mencakup kemampuan menjaga dan mengelola informasi secara tepat agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara bertanggung jawab.
Harry menilai kebijakan yang mendorong partisipasi publik harus terus diperkuat sebagai bagian dari prinsip negara demokrasi.
Karena itu, diperlukan saluran komunikasi yang sehat, edukatif, dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.
Ia juga mendorong penguatan sinergi dengan perguruan tinggi dan komunitas masyarakat agar edukasi keterbukaan informasi publik dapat dikemas lebih ilmiah dan mudah dipahami.
Selain itu, Harry menyoroti pentingnya penguatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID di daerah.
Meski layanan informasi Bank Indonesia bersifat terpusat, Harry berharap semangat pelayanan informasi publik tetap diperkuat hingga tingkat daerah.
“Saya sangat mengapresiasi apabila layanan informasi terpusat, namun semangat pelayanan publik di daerah juga perlu diperkuat agar kebutuhan informasi masyarakat dapat terlayani dengan optimal,” kata Harry.
Ia berharap kolaborasi KI DKI Jakarta dan BI DKI Jakarta dapat ditindaklanjuti melalui berbagai program edukasi bersama hingga tingkat akar rumput.
“Ke depan kami berharap ada kegiatan bersama yang bersifat kolaboratif, saling berbagi pengetahuan dan edukasi kepada publik di berbagai wilayah Jakarta. Ini bukan akhir, tetapi awal untuk ditindaklanjuti bersama,” ujarnya.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta Lily Mochamad Sadeli mengatakan Bank Indonesia terus menjalankan peran edukatif melalui berbagai program komunikasi publik yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan digitalisasi.
“Dalam konteks komunikasi publik, kami terus menjalankan peran edukasi dan membangun awareness masyarakat. Kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi penting agar pemahaman publik terhadap kebijakan dan layanan Bank Indonesia semakin baik,” ujar Lily.
Bank Indonesia secara konsisten melakukan edukasi masyarakat melalui program Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah atau CBP Rupiah.
BI juga menjalankan kampanye Bijak Belanja serta sosialisasi kepada pesantren dan komunitas masyarakat.
Menurut Lily, strategi komunikasi BI dilakukan sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing unit kerja.
Dalam mendukung keterbukaan informasi publik, BI juga telah menyusun Daftar Informasi Publik atau DIP dan Daftar Informasi yang Dikecualikan atau DIK secara terklasifikasi.
“Semoga pertemuan ini menjadi awal kolaborasi yang baik sehingga tujuan keterbukaan informasi publik dapat tercapai. Kami juga ingin terus berpartisipasi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat,” tutur Lily.
Lily menambahkan perkembangan digitalisasi membuat edukasi perlindungan konsumen menjadi perhatian penting Bank Indonesia, terutama terkait penggunaan transaksi digital dan QRIS.
Dalam sosialisasi, BI tidak hanya mengandalkan kegiatan tatap muka tetapi juga memanfaatkan berbagai saluran komunikasi resmi agar informasi menjangkau masyarakat lebih luas.
Selain itu, edukasi mengenai kebanksentralan juga terus diperkuat melalui program sosialisasi dan kegiatan mengajar di sejumlah perguruan tinggi di Jakarta.(“***)