Kediri, SatukanIndonesia.com – Polemik kartu Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tidak lagi aktif menjadi sorotan dalam kegiatan Sosialisasi Produk Hukum (SPH) DPRD Kota Kediri yang digelar hari ini, Minggu (8/3).
Sekitar 300 warga dari berbagai kelurahan di Kecamatan Kota hadir dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Kediri tersebut.
Dalam forum itu, beberapa warga menyampaikan keluhan mengenai kartu KIS yang tiba-tiba tidak dapat digunakan setelah adanya penyesuaian data dari pemerintah pusat. Kondisi ini dinilai menimbulkan kebingungan, terutama bagi warga yang selama ini mengandalkan KIS untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi B DPRD Kota Kediri, Yuzar Rasyid, mengakui persoalan tersebut menjadi salah satu isu yang paling sering disampaikan masyarakat dalam berbagai pertemuan dengan warga. Ia menjelaskan bahwa banyak kartu KIS berstatus tidak aktif karena merupakan bantuan dari pemerintah pusat yang datanya diperbarui secara berkala.
“Banyak problem pemegang KIS yang sudah tidak aktif karena itu bantuan pusat. Kami mendorong masyarakat untuk mengajukan ulang lewat kelurahan agar bisa dialihkan dan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara,” ujar legislator dari FPDI Perjuangan tersebut.
Menurut legislator muda ini , polemik yang muncul menunjukkan pentingnya komunikasi yang lebih jelas antara pemerintah pusat dan daerah agar masyarakat tidak dirugikan oleh perubahan kebijakan administratif.
Meski demikian, Yuzar menegaskan DPRD akan terus mengawal kualitas pelayanan kesehatan di Kota Kediri agar tetap dapat diakses oleh seluruh warga, baik melalui skema BPJS maupun KIS.
“Harapannya tentu terjadi pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat,” paparnya
Dalam sosialisasi tersebut Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Kediri, Miftahul Rozaq menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Kediri telah menerapkan kebijakan Universal Health Coverage (UHC) sebagai solusi bagi warga yang mengalami persoalan kartu jaminan kesehatan.
Menurut Rozaq, hal ini berarti bahwa warga yang kartu Penerima Bantuan Iuran (PBI)-nya tidak aktif dapat mengajukan reaktivasi melalui Dinas Sosial dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga.
“Kota Kediri sudah UHC. Bagi warga di Desil 6 sampai 10 yang kartunya mati, silakan lapor ke Dinsos untuk diaktifkan kembali agar tetap mendapatkan jaminan layanan kesehatan,” jelasnya.
Selain isu jaminan kesehatan, kegiatan SPH juga memuat sosialisasi layanan darurat melalui Call Center 112 serta mekanisme pengajuan usulan pembangunan melalui jalur rembuk RT hingga menjadi pokok pikiran (Pokir) DPRD.
Forum tersebut sekaligus menjadi ruang dialog antara warga dan pemerintah, terutama terkait berbagai persoalan pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat bawah (rils/guntur).
