Jakarta, SatukanIndonesia.Com -Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkuat sistem keamanan data pemilih, agar tidak mudah dihack dan bocor ke publik. Pasalnya, kerahasiaan data pemilih harus dijaga sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Kita meminta ke KPU untuk selalu memperbaharui sistemnya (keamanan data pemilih),” kata Doli di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9).
Doli menjelaskan, proses digitalisasi dan elektronisasi tahapan Pemilu Serentak 2024 harus dilakukan dengan hati-hati. Karena, internet di Indonesia belum memadai sampai ke pelosok-pelosok.
“Jago-jago semua hacker-hacker orang Indonesia, sangat bahaya. Oleh karena itu, memang belum sampai kepada soal mengganggu langsung sampai ke tahapan pemilu. Tetapi kalau dibiarkan suatu waktu, kalau tidak diantisipasi, bisa juga jadi mengganggu,” ungkap Doli.
Menurut Doli, Komisi II DPR berencana menggelar agenda khusus terkait digitalisasi dan keamanan data kependudukan yang ada di KPU. Selain KPU, pihaknya juga akan mengundang pihak terkait seperti BSSN, Kementerian Kominfo dan Cyber Crime Polri.
“Mungkin dalam waktu dekat, kami akan cari waktu mengundang pihak terkait, misalnya BSSN, Menkominfo, mungkin nanti kami koordinasi dengan Komisi I. Kemudian tim cyber Polri, KPU sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang dan tidak mengganggu kami dalam proses pemilu ini,” ujar Doli.
Senada dengan Doli, Anggota Komisi II dari Fraksi PAN Guspardi Gaus, mengaku khawatir dengan dugaan kebocoran 105 juta data pemilih dari KPU. Apalagi, kebocoran data ini menjadi kasus kebocoran data beruntun dalam kurun waktu sebulan terakhir.
Bjorka juga pernah merilis kebocoran data 26 juta data pelanggan IndiHome, data registrasi SIM Card yang diklaim berjumlah 1,3 miliar dari 4 operator, serta 17 juta data pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN)
“Ini menandakan kebocoran data di Indonesia tidak saja mengkhawatirkan tetapi sudah masuk dalam kondisi darurat kebocoran data pribadi. Tentu kita merasa prihatin bagaimana data pribadi yang sifatnya rahasia dan berharga, kerap bisa bocor di dunia maya,” ungkap Guspardi.
“Apalagi data-data pemilih yang diduga bocor ini berisi informasi penting dan sensitif, seperti nama lengkap, NIK, nomor KK, alamat lengkap, tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin, hingga keterangan soal disabilitas,” sambungnya.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut, terus berulangnya kebocoran data ini sudah sangat mengkhawatirkan dan harus bisa di hentikan. Karena negara harus hadir melindungi warganya, jangan sampai negara dinilai lalai melindungi data masyarakat.
“Pemerintah harus dengan sangat serius menangani dan mengambil langkah konkrit melindungi keamanan data pribadi milik masyarakat. Jika tidak, maka dikhawatirkan merusak kepercayaan publik kepada pemerintah terhadap keamanan data mereka,” pungkas Guspardi.(***)
