JAKARTA, SatukanIndonesia.com – Perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan, menyepakati perpanjangan hak operasi PT Freeport Indonesia (PTFI), di Papua hingga 2041.
Kesepakatan itu diteken bersama Pemerintah Indonesia dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) yang mengatur kelanjutan kegiatan tambang di Distrik Mineral Grasberg.
MoU perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) usai 2041 dilakukan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Roeslani, Freeport-McMoRan Inc. yang diwakili President and CEO Kathleen Quirk, serta PTFI yang diwakili Tony Wenas di Washington, D.C. Amerika Serikat (AS) pada tanggal 18 Februari 2026 dan penandatangan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kesepakatan, para pihak setuju untuk mengamandemen Izin Usaha Pertambangan Khusus guna menjamin keberlangsungan operasional hingga cadangan mineral habis.
Dalam pernyataan resmi Freeport-McMoRan, mereka menjelaskan, sebagai bagian dari komitmen baru ini, PT Freeport Indonesia akan meningkatkan kontribusinya bagi masyarakat Papua melalui pembangunan rumah sakit baru serta dua fasilitas pendidikan medis, sembari memperkuat anggaran eksplorasi untuk mengidentifikasi peluang ekspansi jangka panjang.
Richard C. Adkerson selaku Ketua Dewan Direksi dan Kathleen Quirk sebagai Presiden dan CEO Freeport-McMoRan menyatakan, mereka sangat menghargai kemitraan jangka panjang dengan pemerintah serta masyarakat Indonesia dan Papua yang telah terjalin selama enam dekade.
“Operasi Grasberg telah memberikan manfaat besar bagi semua pemangku kepentingan selama sejarahnya, dan perpanjangan ini akan memberikan peluang untuk terus membangun nilai yang substansial di salah satu cadangan tembaga dan emas paling signifikan di dunia,”ujar mereka dalam pernyataan pernyataan resmi Freeport-McMoRan.
Pihak manajemen menegaskan, kepercayaan timbal balik menjadi fondasi utama dalam mencapai kesepakatan strategis yang akan mengamankan pasokan mineral penting ini bagi pasar domestik maupun global.
Mengenai struktur kepemilikan, Freeport sepakat untuk mengalihkan 12 persen saham di PT Freeport Indonesia kepada kepentingan pemerintah pada tahun 2041 tanpa biaya, meski pihak pengakuisisi tetap akan mengganti biaya investasi yang bermanfaat untuk periode pasca-2041 berdasarkan nilai buku.
Dengan skema ini, Freeport akan tetap memegang 48,76 persen saham hingga tahun 2041 dan kemudian terdilusi menjadi sekitar 37 persen mulai tahun 2042, sementara struktur tata kelola dan operasi yang ada saat ini dipastikan tetap berlanjut.
Selain itu, perusahaan berkomitmen memprioritaskan hilirisasi domestik dengan menjual tembaga murni dan logam mulia di dalam negeri, namun tetap membuka peluang ekspor ke Amerika Serikat jika negara tersebut membutuhkan pasokan tambahan sesuai ketentuan pasar.
Langkah selanjutnya dari kesepakatan besar ini adalah proses administrasi formal, dimana PT Freeport Indonesia akan segera menyelesaikan permohonan perpanjangan resmi agar pemerintah Indonesia dapat menerbitkan amandemen IUPK yang diperlukan.
Dikatakan, Kesepakatan ini dipandang sebagai tonggak sejarah bagi industri pertambangan Indonesia yang menjamin kepastian investasi jangka panjang sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok tembaga dunia.
Seluruh rencana pengembangan masa depan kini bergantung pada finalisasi regulasi tersebut agar visi pembangunan berkelanjutan di tanah Papua dan hilirisasi nasional dapat segera diakselerasi.
Untuk diketahui, saat ini, pemerintah Indonesia menguasai 51,2 persen kepemilikan saham PT Freeport Indonesia melalui MIND ID. Dengan komitmen pengalihan 12 persen saham tersebut, maka pada 2041 pemerintah Indonesia akan menguasai 63 persen kepemilikan saham perusahaan tambang tersebut.
Berdasarkan ketentuan MOU tersebut, para pihak menyepakati hal-hal berikut.
Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI akan diamandemen untuk memberikan perpanjangan hak operasi sumber daya. PTFI akan meningkatkan dukungan bagi masyarakat di Papua, termasuk dukungan finansial untuk rumah sakit baru dan dua fasilitas pendidikan medis.
Pertama, PTFI akan meningkatkan pengeluaran eksplorasi dan memajukan studi untuk mengidentifikasi serta mengembangkan sumber daya jangka panjang dan peluang ekspansi.
Kedua, PTFI akan terus memprioritaskan hilirisasi domestik melalui penjualan lokal tembaga murni, logam mulia, asam sulfat, dan produk lainnya. PTFI juga akan diposisikan untuk memperluas pemasaran tembaga murni ke Amerika Serikat (AS) berdasarkan ketentuan pasar jika AS membutuhkan pasokan tembaga tambahan.
Ketiga, FCX akan mengalihkan 12 persen saham di PTFI kepada kepentingan pemerintah pada tahun 2041 tanpa biaya, dengan ketentuan bahwa pihak pengakuisisi akan mengganti biaya pro-rata FCX yang dikeluarkan menggunakan nilai buku untuk investasi yang bermanfaat bagi periode pasca-2041. FCX akan mempertahankan kepemilikan sahamnya saat ini di PTFI sebesar 48,76 persen hingga tahun 2041 dan memegang sekitar 37 persen mulai tahun 2042.
Keempat, Struktur tata kelola dan operasi yang ada, serta ketentuan dari perjanjian pemegang saham yang ada, IUPK, dan perjanjian lainnya yang berlaku akan terus berlanjut selama masa pakai sumber daya.
Dikutip dari Reuters, dijelaskan Pemerintah Indonesia bersama Freeport telah menandatangani nota kesepahaman untuk memperpanjang izin pertambangan Freeport Indonesia hingga setelah tahun 2041, kata ketua Freeport-McMoran, Richard Adkerson.
Adkerson berbicara dalam sebuah acara Kamar Dagang AS di Washington pada Rabu malam yang dihadiri oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
Prabowo telah melakukan perjalanan ke Washington untuk menghadiri pertemuan Dewan Perdamaian Presiden AS Donald Trump, dan untuk mencari tarif yang lebih rendah dalam kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat.
“Kami menginginkan hubungan terbaik dengan Amerika Serikat di semua bidang – politik, ekonomi,”pungkas Prabowo dalam pidatonya di acara Kamar Dagang. [GRW]
