Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan tetap melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat negara selama ada dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK).
Hal itu sekaligus menjawab pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang tak mau ada lagi Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat negara
“Yang pasti kami KPK, kami tegaskan tetap melakukan tangkap tangan sepanjang kemudian di hadapan kami ada dugaan korupsi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Kamis 19 Januari 2023.
Ali mengatakan, kegiatan OTT yang dilakukan pihaknya dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan berbekal bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi.
“Tentu karena kemudian menemukan bukti awal ada dugaan transaksi yang dilakukan oleh penyelenggara negara terkait dengan tindak pidana korupsi. Kan begitu,” ujar Ali. “Kalau kemudian siapa pun tidak melakukan tindak pidana korupsi, ya pasti tidak ditangkap, gitu kan, itu saja,” sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Luhut mengatakan digitalisasi pada berbagai sektor akan menekan potensi korupsi, sehingga meminimalkan penindakan melalui operasi tangkap tangan. “Karena ini mengubah negeri ini. Kita enggak usah bicara tinggi-tinggilah. Kita OTT-OTT itu kan enggak bagus, sebenarnya, buat negeri ini jelek banget,” katanya.
Luhut menilai, efisiensi dan digitalisasi adalah kunci. Ketika sistem digitalisasi sudah berhasil, katanya, tidak akan ada koruptor yang berani melakukan korupsi.
“Ya, kalau hidup-hidup sedikit bisalah. Kita mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau. Jadi, KPK pun jangan pula sedikit sedikit tangkap tangkap. Ya, lihat-lihatlah, tetapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya (koruptor), enggak akan bisa main-main,” ujarnya.(***)
