Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan, perkara tersebut bermula dari kegiatan penyelidikan tertutup terhadap dugaan praktik korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unsoed.  “KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan perbuatan penerimaan lainnya berupa gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman,” ujar Achmad dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Menurut Achmad, jalur mandiri merupakan salah satu dari tiga jalur penerimaan mahasiswa baru Unsoed, selain seleksi nasional berdasarkan prestasi dan seleksi nasional berdasarkan tes. Dalam jalur mandiri, calon mahasiswa dikenakan biaya resmi berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sesuai ketentuan dan golongan masing-masing.

Di Fakultas Kedokteran, misalnya, UKT berada dalam rentang Rp7,1 juta hingga Rp17 juta. Sementara IPI berkisar Rp100 juta hingga Rp260 juta. Namun, KPK menemukan dugaan adanya permintaan uang di luar biaya resmi tersebut kepada calon mahasiswa baru dan orang tua.

Achmad menjelaskan, penyidik mengelompokkan dugaan praktik korupsi tersebut ke dalam tiga kluster. Pada kluster pertama, pada Agustus 2026, Wakil Rektor III NAP diduga meminta uang Rp650 juta kepada orang tua seorang calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua perantara, DMW dan AW. Permintaan tersebut disebut dilakukan atas pengetahuan Rektor ASO.

Uang kemudian diserahkan kepada kedua perantara. Namun, calon mahasiswa yang bersangkutan justru dinyatakan tidak lulus seleksi. Orang tua calon mahasiswa selanjutnya meminta uang tersebut dikembalikan. Akan tetapi, uang yang telah diterima DMW dan AW diketahui telah digunakan untuk kepentingan pribadi.

Untuk mengembalikan uang tersebut, NAP kemudian meminjam uang dari pihak swasta. Pengembalian pinjaman itu selanjutnya diduga dikaitkan dengan pencairan tiga paket pekerjaan di lingkungan Unsoed, yakni pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan pengecatan gedung.

Pekerjaan tersebut dikerjakan perusahaan milik MYN, yang disebut KPK merupakan keponakan Rektor ASO. Setelah pencairan, pembayaran pekerjaan kemudian dialihkan untuk menutup pengembalian uang kepada orang tua calon mahasiswa.

Terima Gratifikasi

Pada kluster kedua, KPK menemukan dugaan penerimaan gratifikasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2025 dan 2026. ASO diduga memberikan arahan kepada MYN untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus penerimaan mahasiswa baru. Dalam praktik tersebut, terdapat kode atau arahan tertentu yang digunakan ketika calon mahasiswa atau orang tua mengurus penerimaan melalui jalur mandiri. Dari praktik tersebut, KPK menemukan dugaan penerimaan gratifikasi sekitar Rp680 juta.

MYN juga diduga diperintahkan ASO menggunakan uang tersebut untuk membeli tiga bidang tanah yang kemudian diatasnamakan MYN. KPK menduga MYN bertindak sebagai penerima sekaligus pengelola uang yang penggunaannya diperhitungkan untuk kepentingan ASO.

Sementara itu, kluster ketiga berkaitan dengan dugaan transaksi penerimaan mahasiswa baru yang melibatkan IS selaku Kepala Bagian Akademik sekaligus anggota panitia penerimaan mahasiswa baru. IS diduga berkomunikasi dengan pihak yang disebut sebagai pengepul calon mahasiswa baru. Dalam komunikasi tersebut terjadi negosiasi atau tawar-menawar uang untuk penerimaan melalui jalur mandiri.

KPK menemukan penerimaan uang sekitar Rp1,12 miliar yang berlangsung pada 2025 hingga 2026. Praktik tersebut masih didalami untuk mengetahui kemungkinan adanya kejadian serupa pada tahun-tahun sebelumnya.

Setelah menerima uang, IS diduga melaporkannya kepada ASO. Rektor kemudian diduga memberikan akses user ID kepada IS untuk melakukan otorisasi dalam sistem penerimaan mahasiswa baru secara elektronik. Dengan akses tersebut, calon mahasiswa yang telah memberikan uang diduga dapat diberikan persetujuan dalam sistem penerimaan.

Dalam rangkaian operasi tangkap tangan pada Kamis (20/8/2026), KPK mengamankan 14 orang. Sebanyak 12 orang diamankan di wilayah Purwokerto, sedangkan dua lainnya diamankan di Jakarta.

Dari 12 orang yang diamankan di Purwokerto, tujuh kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian, terdapat sembilan orang yang menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Mereka terdiri atas Rektor Unsoed ASO, Wakil Rektor III NAP, Kepala Bagian Akademik IS, Wakil Rektor II KPR, serta DMW, AW, MYN, AA, dan DW dari unsur pihak swasta atau pihak lainnya.

Dalam operasi tersebut, KPK turut mengamankan uang tunai sekitar Rp665 juta. Penyidik juga mengamankan saldo rekening sekitar Rp99 juta yang diduga berkaitan dengan pengumpulan uang dari calon mahasiswa baru.

Setelah menemukan kecukupan alat bukti, KPK menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta ketentuan lain yang disampaikan KPK dalam konstruksi perkara.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap enam tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung 21 Agustus hingga 9 September 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Achmad menegaskan, pengungkapan perkara tersebut menjadi perhatian serius karena praktik koruptif terjadi di lingkungan pendidikan, khususnya pada proses masuknya calon mahasiswa ke perguruan tinggi. KPK juga menyampaikan apresiasi kepada Polresta Banyumas, jurnalis, dan masyarakat yang turut mendukung rangkaian kegiatan penindakan tersebut.(***)