Jakarta, SatukanIndonesia.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menunjuk Ilham Saputra sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI menggantikan Arief Budiman, yang diberhentikan berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Penunjukan Ilham Saputra sebagai Plt Ketua KPU diputuskan dalam rapat pleno yang dihadiri apat dihadiri enam Komisioner KPU Pusat, yaitu Arief Budiman, Hasyim Asy’ari, Pramono Ubaid Tanthowi, Ilham Saputra, Evi Novida Ginting Manik dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Adapun dia terpilih secara aklamasi.
Dalam rapat itu, mereka membahas Surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian dari Jabatan selaku Ketua KPU kepada Arief Budiman.
Sesudah melakukan pembahasan selama satu setengah jam dari pukul 10.00 WIB sampai 11.30 WIB, rapat pleno yang dipimpin Evi Novida menghasilkan dua keputusan.
Pertama, memilih secara aklamasi Ilham Saputra sebagai Pelaksana Tugas Ketua KPU.
Kedua, Plt Ketua KPU mengkoordinasikan tindaklanjut Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020, dengan menerbitkan Keputusan Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian dari Jabatan selaku Ketua KPU kepada Arief Budiman, paling lama tujuh hari sejak Putusan DKPP dibacakan.
Sehubungan dengan keputusan tersebut, Ilham Saputra Plt Ketua KPU meminta seluruh jajaran baik KPU Provinsi mau pun KPU Kabupaten/Kota tetap menjalankan tugas dan fungsinya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekadar informasi, 13 Januari 2021, DKPP membacakan putusan tentang pemecatan Arief Budiman sebagai Ketua KPU karena dinilai melanggar kode etik dan tidak menghargai penyelenggara pemilu.
Pemecatan itu terkait kegiatan Arief Budiman yang mendampingi Evi Novida Ginting Manik menggugat surat keputusan Presiden tentang pemecatannya, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, pertengahan 2020.
Kemudian, Arief dinyatakan bersalah karena tetap menjadikan Evi Novida sebagai Komisioner KPU.
DKPP menilai Arief Budiman melanggar kode etik dan menyatakan tidak pantas menjadi Ketua KPU karena terkesan terang-terangan melawan putusan DKPP. (*)
