Jakarta, satukanindonesia.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya penyaluran bantuan sosial (bansos) secara tepat sasaran oleh pemerintah daerah (pemda) demi meningkatkan efektivitas program dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di berbagai wilayah.
Menurut Tito, pemda tidak cukup hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga perlu mengidentifikasi penyebab kemiskinan di daerah masing-masing. Dengan begitu, kebijakan yang dijalankan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
“Penanganan kemiskinan perlu disesuaikan dengan karakteristik lokal. Bantuan yang tepat sasaran akan memberi dampak lebih besar bagi kelompok rentan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, dilansir dari Sinpo.id, Jumat 12 September 2025.
Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tantan Hermansah, menilai arahan Mendagri tersebut sebagai langkah penting. Ia menyoroti praktik penyaluran bansos yang kerap dimanfaatkan untuk pencitraan politik atau hanya menguntungkan kelompok tertentu.
“Selama ini bansos sering digunakan untuk pencitraan pejabat daerah atau diberikan kepada kelompok yang dekat dengan kepala daerah. Apa yang disampaikan Pak Tito penting karena menekankan bansos harus tepat sasaran agar berdampak pada kelompok rentan,” ujar Tantan.
Menurut Tantan, dorongan Mendagri agar pemda mengidentifikasi akar masalah kemiskinan juga merupakan upaya mengurai persoalan kesejahteraan sosial yang kerap memicu aksi demonstrasi hingga bentrokan di daerah.
Ia menekankan bahwa persoalan kemiskinan tidak bisa dilihat semata dari angka statistik, melainkan membutuhkan pendekatan sosial dan kualitatif. “Kelompok rentan sering hanya dipahami sebatas konsumsi dan daya beli. Padahal ada masalah struktural yang membuat mereka semakin terpuruk. Jika pemda mampu mengidentifikasi ini, maka program seperti PKH dan bansos lain bisa lebih efektif,” lanjutnya.
Tantan juga menambahkan bahwa sebagian masyarakat miskin tidak tersentuh bantuan bukan karena tidak membutuhkan, melainkan karena faktor budaya dan rasa malu. Oleh karena itu, pemda diminta lebih peka dalam merancang skema bantuan agar benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
Selain itu, ia menyarankan adanya aturan turunan yang bersifat teknis bagi pemda, mulai dari metodologi pengumpulan data, mekanisme penyaluran bantuan, hingga evaluasi program. “Hal ini hanya bisa dilakukan pemda dengan arahan jelas dari pemerintah pusat. Jika itu dijalankan, maka arahan Mendagri soal penanganan kemiskinan tepat sasaran bisa benar-benar terwujud,” pungkasnya.(***)
