Jakarta, satukanindonesia.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra menegaskan, usulan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait peristiwa demonstrasi yang akhir Agustus lalu, merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
“Jika keputusan itu beliau ambil, maka sebagai pembantu beliau, kami akan memfasilitasi pembentukan tim independen untuk mengungkap semua fakta yang terjadi,” kata Yusril dalam keterangannya, Jumat, 12 September 2025.
Yusril mengatakan, Presiden Prabowo telah mendengarkan aspirasi disampaikan sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Negara, Kamis kemarin. Aspirasi tersebut diantaranya mengenai diperlukannya pembentukan tim investigasi khusus untuk mengungkap peristiwa demonstrasi, yang telah menyebabkan 10 korban jiwa.
Namun, menurut Yusril, hingga saat ini, belum ada arahan yang diberikan Presiden Prabowo kepada para pembantunya untuk ditindaklanjuti.
“Dalam diskusi dengan tokoh-tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa, Presiden Prabowo mendengarkan usulan untuk membentuk tim investigasi tersebut. Presiden menyatakan mempertimbangkan dan menganggap ide itu sebagai ide yang baik,” ucapnya.
Yusril menambahkan, sesuai arahan Presiden Prabowo, aparat penegak hukum telah melakukan berbagai langkah tegas untuk mengungkap berbagai tindakan pelanggaran hukum yang terjadi saat demo yang berujung kericuhan. Dari ribuan orang yang ditangkap, puluhan orang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait tindakan perusakan, penjarahan, pencurian, hingga penghasutan.
“Dari pengecekan dan turun lapangan ke Polda Metro Jaya, Polda Sulawesi Selatan, dan Polrestabes Makassar, saya dapat memastikan bahwa sudah diambil satu langkah tegas terhadap mereka yang terlibat di dalam aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan beberapa waktu lalu,” tandasnya.(***)
