Catatan tentang Pancasila di Era Digital
(Bagian Kedua)
Budiman, Pancasila, dan Algoritma
Oleh Cak Yos
Satukanindonesia.com – Di bagian sebelumnya, percakapan kita berhenti pada sebuah kata: algoritma. Kata itu terasa sangat jauh dari Pancasila yang sejak sekolah kita kenal melalui lima sila, lambang Garuda, upacara bendera, dan pelajaran kewarganegaraan. Namun, ketika kehidupan manusia semakin bersentuhan dengan data dan teknologi, jarak keduanya ternyata tidak sejauh yang dibayangkan.
Di titik inilah jejak gagasan Budiman Sudjatmiko menarik untuk dibaca. Bukan karena semua gagasannya harus diterima, dan bukan pula karena ia orang pertama yang mempertemukan persoalan kebangsaan dengan teknologi. Yang menarik justru perjalanan pertanyaannya: apa yang terjadi ketika persoalan Indonesia mulai dibaca dengan bantuan matematika, data, ilmu pengetahuan, dan algoritma?
*Bermula dari 2011*
Jejak itu dapat ditarik setidaknya ke Juni 2011. Budiman bekerja sama dengan Bandung Fe Institute meluncurkan Spektika dengan fitur _Pancasila Interaktif_. Kajian yang kemudian diterbitkan dalam jurnal *Humaniora* BINUS menjelaskan bahwa pengguna menjawab serangkaian pertanyaan, lalu sistem menghitung dan memetakan nilai politik berdasarkan jawaban tersebut.
Ada hal yang menarik jika eksperimen tersebut dibaca kembali lima belas tahun kemudian. Saat itu dunia belum mengenal ChatGPT, TikTok belum menjadi bagian kehidupan sehari-hari, dan istilah kecerdasan buatan belum menjadi percakapan warung kopi seperti sekarang. Namun Pancasila sudah dicoba dipertemukan dengan sebuah sistem yang mengubah jawaban manusia menjadi data, kemudian mengolahnya untuk menghasilkan pemetaan tertentu.
Tentu saja manusia tidak sesederhana angka. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan juga tidak mungkin selesai diterangkan oleh skor komputer. Namun justru di situlah letak pertanyaan yang menarik: mungkinkah nilai yang abstrak diterjemahkan menjadi sesuatu yang dapat dibaca oleh sebuah sistem?
Pancasila Interaktif belum menjawab seluruh pertanyaan itu. Ia lebih tepat dibaca sebagai sebuah eksperimen pada zamannya. Tetapi dari sana terlihat sebuah kecenderungan: teknologi tidak hanya dipakai untuk menyebarkan pesan, melainkan mulai digunakan untuk membaca manusia dan kecenderungan nilai yang dimilikinya.
*Ketika Data Ikut Bicara*
Beberapa tahun kemudian, perhatian Budiman terhadap data dan algoritma terlihat semakin terang. Dalam wawancara yang diterbitkan pada Desember 2018, ia berbicara mengenai pemerintahan berbasis big data dan penggunaan teknologi digital untuk menghasilkan kebijakan publik yang lebih akurat. Dalam percakapan itu ia menjelaskan algoritma sebagai formula matematika yang, setelah diwujudkan dalam perangkat lunak dan sistem teknologi, dapat membantu proses penyelesaian masalah.
Gagasan semacam itu terdengar masuk akal di tengah pemerintahan yang harus berhadapan dengan jutaan penduduk dan persoalan yang semakin rumit. Data dapat membantu melihat pola yang sulit ditemukan hanya dengan pengamatan manusia. Bahkan dalam perkembangan berikutnya, Budiman mengatakan bahwa kesiapan big data dapat membantu pemerintah mengambil keputusan ketika menghadapi bencana, pandemi, ataupun ancaman lain.
Namun penulis merasa ada satu pertanyaan yang tidak boleh hilang. Jika data semakin besar dan algoritma semakin pintar, apakah keputusan otomatis menjadi lebih benar? Mesin dapat memproses jutaan data jauh lebih cepat daripada manusia, tetapi kecepatan menghitung tidak dengan sendirinya menentukan apa yang adil, manusiawi, atau baik.
Di situlah Pancasila kembali relevan untuk diajak bercakap. Bukan sebagai rumus yang menggantikan algoritma, melainkan sebagai pertanyaan terhadap tujuan penggunaan algoritma itu sendiri.
*Bukan Hanya Isi Pikiran*
Jejak lain muncul pada 2021 ketika Budiman berbicara tentang cara membaca pemikiran Bung Karno. Menurutnya, yang penting diwarisi bukan hanya isi pemikirannya, tetapi juga cara berpikirnya. Ia menggambarkan cara berpikir tersebut sebagai filosofis, saintifik, dan historis.
Bagian ini penting karena memberi konteks terhadap ketertarikan Budiman pada sains dan teknologi. Membicarakan Indonesia, dalam cara pandang tersebut, tidak cukup dengan mengulang kalimat-kalimat masa lalu. Persoalan bangsa perlu dibaca dalam konteks zamannya dengan mempertemukan filsafat, ilmu pengetahuan, sejarah, dan kenyataan hidup manusia.
Bagi penulis, di sinilah perbedaan antara mewarisi Pancasila sebagai teks dan menghidupinya sebagai cara berpikir mulai terlihat. Teksnya tentu tidak perlu diutak-atik setiap kali teknologi baru muncul. Namun pertanyaan yang lahir dari nilai-nilainya harus berani memasuki persoalan baru yang bahkan belum dikenal ketika Pancasila dirumuskan.
Para pendiri bangsa tidak mengenal media sosial, big data, _machine learning_, ataupun kecerdasan buatan generatif. Kita yang hidup sekarang mengenalnya, bahkan mulai bergantung kepadanya. Karena itu, tugas generasi sekarang bukan membayangkan apa yang akan dikatakan para pendiri bangsa tentang setiap aplikasi baru, melainkan memikirkan bagaimana nilai yang diwariskan itu bekerja ketika dunia berubah.
*BPUPKI Bertemu Komputasi*
Jejak yang mungkin paling menarik muncul pada Juni 2022. Dalam sebuah utas media sosial yang arsipnya masih dapat ditelusuri, Budiman membayangkan penggunaan pemrosesan bahasa alami berbasis komputasi untuk menganalisis notulen sidang-sidang BPUPKI tahun 1945. Gagasannya adalah membaca ide-ide para peserta sidang secara komputasional untuk melihat proses pemikiran yang melahirkan Pancasila.
Penulis membayangkan tumpukan notulen tua, kalimat-kalimat panjang para tokoh bangsa, perbedaan pendapat, argumentasi, dan pergulatan pemikiran pada 1945. Kemudian, puluhan tahun setelah orang-orang itu meninggalkan ruang sidang, teks mereka dibaca kembali dengan teknologi yang pada masa itu bahkan belum dapat dibayangkan.
Ada sesuatu yang menarik di sana. Teknologi tidak lagi hanya dipakai untuk menyebarkan Pancasila, tetapi dibayangkan sebagai alat untuk membaca kembali proses sejarah kelahirannya.
Tetapi ada batas yang perlu dijaga. Hasil komputasi tidak dapat menggantikan sejarah, sebagaimana grafik tidak dapat menggantikan pengalaman manusia. Algoritma mungkin menemukan pola kata dan hubungan tertentu dalam ribuan halaman teks, tetapi konteks, pergulatan politik, emosi, kepentingan, serta suasana zaman tetap membutuhkan pembacaan manusia.
Justru pertemuan keduanya yang menarik: mesin membantu melihat sesuatu yang sulit dilihat manusia, sementara manusia tetap memberi makna terhadap apa yang ditemukan mesin.
*Apakah Ini “Algoritma Pancasila”?*
Sampai di sini muncul godaan untuk memberikan nama yang terdengar menarik: _Algoritma Pancasila_. Namun penulis memilih berhati-hati. Dari sumber-sumber yang ditelusuri untuk tulisan ini, belum ditemukan dasar yang cukup untuk mengatakan bahwa istilah tersebut merupakan istilah yang diciptakan Budiman Sudjatmiko.
Yang dapat dilihat lebih jelas adalah sebuah jejak gagasan. Tahun 2011 ada Pancasila Interaktif, kemudian pembicaraan mengenai big data dan algoritma dalam kebijakan publik semakin kuat pada 2018. Pada 2021 muncul penekanan pada cara berpikir filosofis, saintifik, dan historis, lalu pada 2022 Budiman membayangkan dokumen BPUPKI dibaca dengan bantuan algoritma pemrosesan bahasa.
Jika rangkaian itu dibaca bersama, tampak usaha mempertemukan persoalan kebangsaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu adalah pembacaan penulis atas jejak yang tersedia, bukan sebuah nama teori yang diklaim berasal dari Budiman.
Perbedaan tersebut penting. Di zaman ketika sebuah istilah dapat berpindah begitu cepat dari satu layar ke layar lain, kita justru perlu semakin hati-hati membedakan apa yang benar-benar dikatakan seseorang dan apa yang merupakan tafsir kita terhadap perkataannya.
*Lalu, Siapa Mengajari Algoritma*
Ada pertanyaan lain yang rasanya lebih penting daripada mencari nama. Jika algoritma semakin sering membantu manusia memilih, menilai, merekomendasikan, bahkan mengambil keputusan, dari mana ia memperoleh ukuran tentang apa yang dianggap baik?
Algoritma tidak tumbuh di pohon dan tidak turun dari langit. Manusia merancang tujuan, menyediakan data, menentukan parameter, kemudian menggunakan hasilnya. Karena itu, di balik percakapan tentang teknologi selalu ada percakapan tentang manusia.
Di sinilah Pancasila mungkin mendapatkan ruang barunya. Bukan untuk ditempel sebagai slogan pada perangkat lunak, melainkan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mengganggu: apakah teknologi menghormati martabat manusia, memperlebar atau mempersempit ketimpangan, mempertemukan atau memecah masyarakat, serta memberi ruang bagi manusia untuk tetap menentukan hidupnya sendiri?
Pertanyaan itu menjadi semakin mendesak ketika algoritma berkembang menjadi kecerdasan buatan yang dapat berbicara, menulis, membuat gambar, membaca pola, dan membantu mengambil keputusan.
Pada titik itulah percakapan kita bergerak lagi. Bukan lagi hanya tentang _Pancasila dan algoritma_, tetapi tentang apa yang terjadi ketika Pancasila berhadapan dengan AI. (Bersambung)