MALANG, satukanindonesia.com – Permintaan kelapa di pasar global terus meningkat. Pemerintah pun menyiapkan pengembangan kawasan kelapa seluas 51.721 hektare pada 2027 dengan anggaran sekitar Rp154,58 miliar untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam industri kelapa dunia.
Hal diaampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam keterangan yang dikutip, Jumat (09/10/2026).
Ia mengatakan, kelapa kini menjadi salah satu komoditas perkebunan strategis karena nilai ekonominya semakin tinggi. Di sisi lain, sebagian tanaman kelapa di Indonesia sudah berusia tua sehingga membutuhkan peremajaan.
“Kelapa ini akan menjadi salah satu komoditas utama yang kita kembangkan. Nilai ekonominya sekarang lebih tinggi dari nilai-nilai perkebunan yang lain,”ujarnya.
Melalui Coconut Area Development Plan 2027, pemerintah menyiapkan 42.721 hektare untuk perluasan kawasan kelapa dan 9.000 hektare untuk peremajaan tanaman (replanting).
Pengembangan kawasan tersebut direncanakan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua.
Zulhas menjelaskan, meningkatnya permintaan kelapa tidak terlepas dari perubahan tren konsumsi dunia. Kelapa kini tidak hanya digunakan sebagai bahan pangan tradisional, tetapi juga semakin banyak dimanfaatkan industri makanan dan minuman.
“Orang sekarang minum kopi nggak pakai susu lagi, sudah pakai kelapa, santan. Itu terjadi di Tiongkok, Asia, India dan tempat-tempat lain, sehingga kelapa menjadi rebutan,”katanya.
Menurut Zulhas, tren tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat produksi sekaligus meningkatkan nilai ekonomi komoditas kelapa. Namun, peluang pasar itu harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas perkebunan.
Zulhas mengakui, salah satu tantangan pengembangan kelapa di Indonesia adalah banyaknya tanaman yang sudah berusia tua. Karena itu, pemerintah akan mempercepat pembibitan dan peremajaan dengan varietas yang memiliki masa produksi lebih singkat.
Ia menilai, pengembangan varietas baru diperlukan agar petani dapat memperoleh hasil lebih cepat dan mampu memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat.
“Kalau kelapa dalam kan lama, enam sampai tujuh tahun. Jadi kita harus punya varietas baru, tiga tahun sudah bisa berbuah. Jangan sampai kita tertinggal jauh dari Thailand,”tegasnya.
Selain peremajaan, pemerintah akan memperluas kawasan pengembangan untuk memperkuat produktivitas perkebunan rakyat dan meningkatkan kapasitas produksi kelapa nasional.
Dengan langkah tersebut, Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan peluang pasar global sekaligus meningkatkan daya saing di tengah persaingan negara-negara produsen kelapa.
Pemerintah juga menyiapkan penguatan industri hilir agar pengembangan kelapa tidak berhenti pada penanaman dan perluasan lahan.
Menurut Zulhas, pengelolaan perkebunan dan industri pengolahan perlu berjalan beriringan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut.
“Kedua, hilirisasi. Kelapanya ditangani Kementerian Pertanian, Menteri Hilirisasi, termasuk Danantara. Kita harus cepat mengejar, tadi bibit, manajemen perkebunannya, kemudian juga industrinya, pengolahannya,”ujarnya.
Melalui hilirisasi, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga mampu menghasilkan beragam produk turunan kelapa dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
Penguatan industri pengolahan juga membuka peluang untuk memperbesar manfaat ekonomi bagi petani dan pelaku usaha di daerah sentra produksi. Karena itu, pemerintah akan mengintegrasikan penyediaan bibit, pengelolaan perkebunan, peningkatan produktivitas, dan pengembangan industri hilir.
Zulhas mengatakan, pengembangan kelapa menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat perkebunan rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas pembangunan nasional.
“Selama ini kita kembangkan kebun-kebun besar. Tapi tahun pertama pemerintahan Pak Prabowo, kita mulai perkebunan rakyat, antara lain kelapa, kopi, cengkeh, cokelat dan lainnya. Tapi nomor satu kelapa,”katanya.
Selain kelapa, komoditas yang menjadi perhatian pemerintah dalam pengembangan perkebunan rakyat meliputi kopi, cengkeh, dan kakao. Dukungan diberikan mulai dari penyediaan bibit, pengembangan kawasan, peningkatan produktivitas, perbaikan manajemen perkebunan hingga hilirisasi.
Pengembangan kelapa tersebut sejalan dengan penyelenggaraan World Coconut Day 2026 di Manado pada 7–10 Oktober.
Kegiatan ini menjadi momentum, untuk memperkuat posisi Sulawesi Utara sebagai salah satu pusat pengembangan kelapa sekaligus memperluas jejaring kerja sama industri kelapa secara global.
Mengusung tema “Coconut in Times of Uncertainty: Securing Food, Energy, and Livelihoods”, forum tersebut mempertemukan pemangku kepentingan kelapa dari berbagai negara untuk membahas peran komoditas ini dalam mendukung ketahanan pangan, energi, dan sumber penghidupan masyarakat.
Konferensi internasional dalam rangkaian kegiatan itu diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai negara.
Dengan rencana pengembangan kawasan seluas 51.721 hektare pada 2027, pemerintah menargetkan penguatan perkebunan rakyat sekaligus peningkatan daya saing industri kelapa nasional.
Zulhas menegaskan, Indonesia harus bergerak cepat agar mampu memanfaatkan peningkatan permintaan dunia dan memperbesar perannya dalam industri kelapa global.
“Kelapa sekarang menjadi rebutan. Kita harus bergerak cepat agar Indonesia bukan hanya menjadi penghasil kelapa, tetapi juga menjadi pemain utama dalam industri kelapa dunia,”katanya. [ONE/GRW]
