Jakarta, satukanindonesia.com – Pengamat politik Boni Hargens mengemukakan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sudah final sejak tahun 2022 sehingga saat ini yang relevan adalah restorasi Polri.
“Restorasi Polri merupakan penguatan, penyempurnaan, dan pengembalian marwah Polri agar tetap profesional, independen, dan berpihak pada rakyat,” ujar Boni seperti dikutip Antara, Jumat (26/9/2025).
Menurut dia, landasan historis tersebut jelas, yakni sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 yang memisahkan Polri dari TNI hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
Dengan demikian, jelas Boni, Polri merupakan buah dari reformasi tersebut sehingga berbicara reformasi Polri tidak lagi relevan, tetapi yang dibutuhkan penguatan kelembagaan.
Di sisi lain, Boni, yang merupakan pendiri Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), juga menyinggung aksi massa di depan Gedung DPR/MPR RI pada 15 September 2025.
Menurut ia, kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri telah membawa capaian signifikan, mulai dari modernisasi teknologi kepolisian, penguatan pendekatan humanis, hingga penerapan program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).
“Pada era Jenderal Sigit, Polri tidak lagi hanya identik dengan kekuatan bersenjata, melainkan hadir dengan wajah sipil yang humanis, responsif, dan transparan. Ini merupakan wujud nyata restorasi Polri,” katanya.
Kendati demikian, dia menekankan dukungan rakyat sangat krusial untuk menjaga soliditas Polri.
Disebutkan bahwa restorasi Polri berarti meneguhkan profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas agar Polri semakin dipercaya rakyat.
Untuk itu, ia menyebut Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri tidak boleh digoyahkan oleh narasi spekulatif yang penuh adu domba seperti yang belakangan terjadi.
Adapun terbaru terdapat tuduhan yang menyebut Kapolri melakukan persekusi terhadap calon kapolri pilihan Presiden.
Boni mengatakan isu tersebut hanya upaya adu domba yang sengaja digulirkan untuk menciptakan kesan seolah-olah terdapat ketegangan antara Presiden dan Kapolri.
Padahal kenyataannya, Presiden dan Kapolri justru solid menjaga stabilitas nasional dan mengawal agenda besar reformasi dan modernisasi Polri.
“Polri harus diperkuat, bukan diguncang. Tuduhan persekusi tanpa dasar hanyalah racun demokrasi yang harus ditolak bersama,” ujar Boni. (***)
