Jakarta, satukanindonesia.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan pentingnya makna strategis dari MPR, untuk menghindari pertentangan antara kepentingan politik dan ideologi yang tak jarang berujung pada konflik di tingkat akar rumput.
Hal itu ia sampaikan dalam rangka memperingati Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR RI, dan membahas dinamika konstitusi, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dilansir dari Sinpo.id, Senin 18 Agustus 2025.
“Ini adalah ancaman nyata. Sikap ini akan menggerogoti sendi-sendi kita sebagai negara, merusak tatanan hukum, dan pada akhirnya menghancurkan cita-cita luhur kita sebagai bangsa,” kata Muzani.
“Untuk menghadapi ancaman ini, kita tidak bisa berdiam diri, disini lah pentingnya makna strategis dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR adalah benteng terakhir penjaga konstitusi,” imbuhnya.
Menurutnya, MPR harus memastikan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tetap utuh, relevan, dan menjadi pendorongan tertinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. MPR juga harus memastikan bahwa janji kemerdekaan tetap terwujud dalam keadilan, kemakmuran, persatuan, dan kedaulatan yang sejati.
“Ibarat seorang arsitek, MPR memegang tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa rumah kebangsaan kita tetap kokoh dan relevan. Namun kewenangan ini harus digunakan dengan sangat hati-hati dan bijaksana,” ungkapnya
“Amandemen bukanlah solusi instan untuk setiap masalah. Ia harus melalui sebuah proses panjang. Ia harus melalui sebuah proses transparansi, yakni masyarakat harus mengetahui setiap langkah dan alasan di balik usulan perubahan tersebut,” kata Muzani menambahkan.
Oleh sebab itu, seluruh elemen bangsa, dari akademisi, tokoh masyarakat, hingga rakyat bisa harus berpartisipasi dan terlibat dalam proses amandemen tersebut. Karena konstitusi bukanlah milik sekelompok orang.
“Mari kita gunakan setiap kewenangan yang kita miliki, baik melalui pengkajian, sosialisasi, maupun perumusan kebijakan, untuk memastikan bahwa konstitusi tetap tegak dan tidak tergoyahkan,” tandasnya.(***)
