Jakarta, SatukanIndonesia.com – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menilai pembangunan yang seharusnya dilakukan di Indonesia tak hanya sekadar membangun infrastruktur fisik semata.
“Membangun Indonesia bukan sekadar membangun jalan tol, gedung, bandara, dan pelabuhan. Pembangunan tidak bisa direduksi dengan pembangunan fisik, infrastruktur semata,” kata Syaikhu dalam Pidato Kebangsaan HUT ke-50 CSIS, Jumat (20/8).
Pembangunan infrastruktur, kata dia, bukan berarti tak diperlukan. Namun harus berjalan beriringan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Syaikhu menilai membangun kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Indonesia menjadi hal paling utama yang harus dilakukan pemerintah. Menurutnya, kualitas SDM menjadi kunci penting terhadap keberhasilan suatu negara. “Pembangunan infrastruktur harus menopang sumber daya manusia, harus beriring,” kata Syaikhu.
Baca juga: PKS Nilai Pemerintah Tak Akuntabel Dalam Tangani Pandemi Covid-19
Dengan demikian, Syaikhu menegaskan sudah seharusnya Indonesia mengubah paradigma pembangunannya. Dari saat ini pembangunan masih berorientasi ekonomi, menjadi pembangunan yang berorientasi manusia.
“Tujuan sejati pembangunan nasional adalah membangun manusia Indonesia,bukan sekedar membangun di wilayah Indonesia,” kata Syaikhu.
Badan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sempat memiliki target untuk membangun jalan tol baru sepanjang 340 km pada 2021 ini. Pemerintah menargetkan total panjang jalan tol di Indonesia bisa mencapai total 820 km pada tahun ini.
Pemerintahan Jokowi pada 2019 telah menyatakan pengembangan SDM dan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) bakal menjadi agenda penting dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020.
Di bidang SDM, rencananya RKP akan berkutat di bidang pendidikan berbasis keterampilan seperti vokasi di tingkat sekolah menengah, Balai Latihan Kerja (BLK), dan politeknik.
RKP 2020 seharusnya bertepatan dengan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 hingga 2024. Namun sejak pandemi melanda Indonesia 2020, program tersebut belum diketahui kelanjutannya. Baca juga: PDIP Tak Mungkin Menolak Ganjar Pranowo
Sebelumnya, Syaikhu juga menilai pemerintahan saat ini tengah memutar haluan demokrasi Indonesia ke arah otoritarianisme.
Ia menilai pendapat serupa juga banyak dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan politik untuk mengamati Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi belakangan ini.
“Ilmuwan politik menilai pemerintahan hari ini putar haluan. Dari prosedural ke arah otoritarianisme. Beberapa tahun terakhir kita saksikan demokrasi di Indonesia saat ini memutar haluannya ke arah otoritarianisme,” kata Syaikhu.
Syaikhu juga mengatakan bahwa demokrasi Indonesia sudah keluar dari fitrahnya. Bahkan, Indonesia saat ini belum mampu melakukan konsolidasi demokrasi sejak Reformasi 1998.
(nal/SI)
