MANOKWARI, satukanindonesia.com – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat, Irjen Pol Jhonny Edison Isir berkomitmen, membongkar jaringan, pemodal besar, penadah tambang emas ilegal di wilayah Sungai Wariori, kabupaten Manokwari.
“Kami tidak akan berhenti. Ini adalah jaringan. Mulai dari yang bekerja di lapangan, pemodal, hingga penadah akan kami kejar dan telusuri,”tegas Kapolda Isir kepada wartawan di Mapolda Papua Barat, Selasa (05/08/2025).
Saat ini, penyidik Polda Papua Barat tengah memburu dua orang yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO), yakni Edy Siswanto dan Masming Supurada.
Keduanya diduga sebagai penadah sekaligus pemodal tambang ilegal yang beroperasi di Sungai Wariori. Menurut Kapolda, keduanya diketahui berada di wilayah Sulawesi.
“Mau sembunyi di mana pun, kami akan tetap kejar. Kami tahu mereka ada di Sulawesi. Kami minta mereka kooperatif untuk datang dan menyerahkan diri,”kata Kapolda.
Pada kesempatan ini, Irjen Pol Jhonny Edizon Isir juga mengimbau, masyarakat untuk melapor apabila mengetahui keberadaan kedua DPO tersebut, melalui saluran resmi kepolisian atau layanan darurat 110.
Para pemilik hak ulayat juga diingatkan, agar tidak sembarangan memberikan izin kepada pihak manapun untuk melakukan aktivitas tambang ilegal di wilayah adat mereka.
“Jangan coba-coba memberikan izin penambang masuk ke wilayah. Bila perlu, pemilik hak ulayat yang terbukti memberi izin akan kami tetapkan sebagai tersangka,”tegasnya.
Ditambahkannya, penggunaan alat berat dalam kegiatan penambangan tanpa izin merupakan pelanggaran serius yang merusak lingkungan dan akan ditindak sesuai hukum.
“Kami tegaskan kembali, percayakan pada Polda Papua Barat. Kami berkomitmen menindak tegas penambangan emas ilegal, khususnya yang menggunakan alat berat,”ujarnya.
Di sisi lain, Kapolda juga mendorong, seluruh pemangku kepentingan agar bersama-sama mendorong legalisasi tambang rakyat, sehingga aktivitas pertambangan dapat berlangsung secara legal, aman, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta daerah.
“Kami mengajak seluruh stakeholder terkait untuk mendorong agar lokasi tambang emas ini bisa ditetapkan sebagai tambang rakyat, agar kegiatan ini berlangsung secara legal dan memberi manfaat ekonomi yang sah,”tandasnya. [**/GRW]
