Jakarta, SatukanIndonesia.com – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan langkah pemerintah menggunakan APBN dalam pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Padahal sebelumnya pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada BUMN untuk menggunakan skema business to business.
“Dalam beberapa waktu terakhir, APBN sangat berat dengan adanya pandemi Covid-19. Harusnya, APBN tidak semakin diberatkan dengan proyek kereta cepat yang dulunya dijanjikan tidak menggunakan APBN,” ujar Syarief, Selasa (12/10/2021). Baca Juga: Ketua MPR Sambut Baik Usulan Dilakukannya Konsensus Politik Bahas PPHN
Menurut Syarief, APBN harusnya difokuskan pada program-program kritikal dan esensial khususnya di masa Pandemi Covid-19 yakni untuk pemulihan ekonomi nasional, pembukaan lapangan kerja baru, dan program esensial lainnya.
“APBN kita akan semakin sulit dengan adanya proyek kereta cepat ditambah lagi proyek ibukota baru yang menyedot APBN. Pemerintah harus melihat prioritas yang dibutuhkan masyarakat yakni pemulihan ekonomi nasional, bukan proyek besar yang tidak dinikmati masyarakat kecil dan menyedot APBN,” kata Syarief Hasan.
Ia juga menyoroti rasio utang Indonesia kini mencapai 41,64% dan berpotensi gagal bayar berdasarkan laporan BPK. “Kondisi keuangan dan ekonomi ini harusnya menjadi prioritas untuk dibenahi yang menggunakan APBN, bukan malah menyedot APBN ke sektor yang kurang prioritas,” ungkap Syarief.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menyebutkan diperlukannya audit dan review menyeluruh terkait proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Baca Juga: Jokowi Butuh Sosok Panglima TNI Loyal untuk Muluskan Agenda Kenegaraan dan Pemerintahan
“Fiskal negara tidak bisa terlalu banyak hanya untuk Penyertaan Modal Negara terus-menerus. Kami berharap agar program ini tidak berakhir lebih dalam pembiayaannya, yang akhirnya bisa menjadi mangkrak,” kata Edhie Baskoro yang akrab dipanggil Ibas.
Menurutnya ekspansi fiskal diperlukan untuk penanggulangan Covid-19 agar pemulihan ekonomi nasional dan pelaksanaan jaminan sosial dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
“Tapi terkadang apa kita ini harus agresif dengan tidak memperlihatkan beberapa hal lain. Agresif boleh, tapi harus masuk akal. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ingat, kita perlu kesinambungan fiskal antar generasi,” pungkas Ibas. (Nal/SI)
