Jakarta, SatukanIndonesia.com – Sebuah grup yang mewakili perusahaan internet yakni Amazon , Facebook, dan Alphabet bergabung dengan Kamar Dagang AS dan perusahaan lainnya mengajukan gugatan untuk menentang pajak iklan digital baru di negara bagian Mayland.
Kamar Dagang yang merupakan asosiasi pelaku bisnis terbesar di AS, Asosiasi Internet yang mewakili selusin perusahaan teknologi, Asosiasi Industri Komputer dan Komunikasi, serta NetChoice mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik AS di Maryland untuk meminta pajak baru tersebut dicabut pada Kamis (18/2/2021).
Pajak iklan digital itu disahkan minggu lalu oleh Badan Legislatif negara bagian AS tersebut atas veto Gubernur Republik Larry Logan.
Gugatan itu menyebut pajak baru itu sebagai serangan hukuman terhadap iklan digital, tetapi bukan untuk iklan cetak. Pajak baru itu dinilai ilegal dalam berbagai cara dan harus dinyatakan melanggar hukum dan dilarang.
Anggota parlemen negara bagian memperkirakan penerimaan pajak bisa meningkat sebanyak US$ 250 juta setiap tahun setelah pajak iklan digital itu diberlakukan. Negara bagian lain juga mempertimbangkan untuk menerapkan pajak iklan digital.
Presiden Senat Negara Bagian Maryland, Bill Ferguson menilai langkah yang diambil para pengusaha itu mengecewakan karena mereka memilih membelanjakan jutaan dolar untuk menyewa pengacara berkekuatan tinggi alih-alih membayar bagian yang adil.
Gugatan tersebut berpendapat tindakan tersebut akan mengurangi sumber daya untuk mendukung pembuatan dan ketersediaan konten berkualitas tinggi yang didukung iklan, membuat bidang online dibanjiri oleh konten ‘sampah’ berkualitas rendah.
Gugatan itu juga menantang karakter hukuman, termasuk tingkat keparahannya (hingga 10% dari pendapatan kotor) (dan) fokusnya pada perilaku ekstrateritorial.
Undang-undang tersebut mencakup perusahaan dengan pendapatan iklan digital global setidaknya US $ 100 juta. Pendukung mengatakan itu ditujukan untuk platform terbesar seperti Amazon, Facebook, dan Alphabet Google.
Juru bicara Facebook Daniel Roberts mengatakan perusahaan membayar jutaan dolar pajak ke Maryland dan mendukung usaha kecil di negara bagian itu dengan berbagai cara. “Jadi kami kecewa karena Majelis Umum akan mengeluarkan undang-undang hukuman seperti itu.”ujarnya seperti dikutip Reuters, Jumat (19/2/2021).
Kantor jaksa agung negara bagian memperingatkan tahun lalu bahwa ada risiko jika pengadilan dapat menyatakan tindakan tersebut tidak konstitusional.
Gugatan itu juga menyatakan pajak Maryland memperburuk sengketa kebijakan luar negeri dengan Prancis dan negara-negara Eropa lainnya dan membuat pemerintah federal tidak mungkin untuk berbicara dengan satu suara tentang masalah kebijakan luar negeri. (bm/kontan)
