Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Gubernur Jawa Barat angkat suara soal dugaan Bupati Cianjur Herman Suherman dilaporkan ke KPK atas dugaan penyelewengan bantuan gempa dari Emirates Red Crescent.
Ia meyakini tidak ada indikasi korupsi yang terjadi dalam penyaluran bantuan gempa Cianjur. Kang Emil menjelaskan, penyaluran bisa dilakukan dengan cara memberikan langsung kepada korban, atau dengan menyalurkannya ke posko-posko pemerintah.
“Saya udah konfirmasi, media juga hati-hati yah. Pertama begini, berikan porsi berita yang adil, kasihan menurut saya Bupati Cianjur. Bentuknya kan barang, barangnya kemudian diatur. Kenapa, karena membantu Cianjur itu dua pilihan, yang mau langsung silakan atau lewat pemerintah,” jelas Kang Emil, Rabu (28/12/2022)
Jika penyalurannya melalui posko pemerintah, maka bantuan tersebut kata Kang Emil mesti dikemas ulang. Pasalnya, banyak korban gempa Cianjur yang membutuhkan bantuan, sementara bantuan yang tersedia begitu terbatas.
“Kalau lewat pemerintah pasti diatur, karena mungkin barangnya sedikit yang butuh banyak. Maka, barang yang datang di-repacking supaya yang mendapatkan lebih merata. Jadi saya sendiri tidak meyakini ada dugaan negatif itu,” jelasnya.
Dia meyakini, Herman Suherman takkan mungkin mengkorupsi bantuan gempa Cianjur seperti yang dituduhkan tersebut. Sebab menurutnya, musibah yang dialami warga Cianjur terjadi begitu signifikan.
“Tolong media juga berikan klarifikasi seluas-luasnya ke Bupati Cianjur yang menurut saya sedang dapat musibah, ditambah yang seperti ini. Saya kira ini ujiannya luar biasa,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Bupati Cianjur Herman Suherman dilaporkan ke KPK terkait dugaan penyelewengan bantuan. Herman siap apabila dipanggil KPK untuk memberikan keterangan.
“Kalau ada panggilan, saya sesuai saja yang diketahui. Sesuai kebutuhan saja saya menjelaskannya,” ucap Herman.
Terkait dengan bantuan dari Emirates Red Crescent yang jadi sumber laporan ke KPK, Herman menegaskan penerimaan dan penyaluran bantuan seluruhnya tercatat di setiap gudang. Sehingga, apabila ada penyelewengan, bisa diketahui.
“Soal tuduhan bantuan dari Emirates, itu masuk saat masa tanggap darurat bencana. Dan saya yakin tidak ada penyelewengan, apalagi oleh saya sendiri,” beber dia.
“Tetapi saya sudah instruksikan inspektorat daerah untuk mengecek lagi, memastikan apakah ada penyimpangan atau tidak. Kalau memang ada, kan jelas siapa yang menyelewengkan dan sanksi hukumnya sudah jelas,” sambungnya.
Herman menambahkan, laporan tersebut tak mengganggu proses penanganan warga Cianjur yang terdampak gempa.
Dia mengaku akan tetap fokus membantu penanganan korban gempa.
“Sudah saya sampaikan sebelumnya, saya akan tetap fokus membantu warga. Jangan sampai terganggu penanganan bencana. Saya atau siapapun jangan terganggu dengan adanya laporan tersebut,” ungkap Herman.
Laporan ini bermula saat KPK menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan penyelewengan bantuan bencana oleh Bupati Cianjur Herman Suherman. Laporan itu menyebut Herman diduga menyelewengkan bantuan korban gempa.(***)
