Jakarta, satukanindonesia.com – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji mendukung penuh Polri untuk menindak tegas begal dan aksi kriminal jalanan lain yang meresahkan masyarakat.
Menurutnya, aparat penegak hukum harus menunjukkan kehadiran negara melalui langkah penindakan yang cepat, terukur, dan tidak memberi ruang bagi kelompok kriminal untuk berkembang.
“Polri harus menindak tegas premanisme dan begal yang mengganggu masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa hukum kalah oleh kelompok-kelompok kriminal yang membuat warga takut beraktivitas dan mencari nafkah,” kata Sarmuji dalam keterangan diterima di Jakarta, dilansir dari sinpo.id, Jumat, 15 Mei 2026.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar itu mengajak masyarakat untuk tetap waspada, saling menjaga lingkungan, dan segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan di wilayah masing-masing.
Dia menyatakan aksi begal tidak bisa dipandang sebagai tindak kriminal biasa karena dampaknya sangat besar terhadap rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama pada malam hingga dini hari.
“Negara tidak boleh kalah oleh pelaku kriminal jalanan. Ketika masyarakat mulai takut keluar rumah atau bepergian karena ancaman begal, maka yang terganggu bukan hanya keamanan, tetapi juga aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial warga,” ujarnya.
Sarmuji meminta aparat kepolisian meningkatkan patroli rutin dan operasi pencegahan di titik-titik rawan kejahatan, terutama di jalur sepi, kawasan permukiman pinggiran kota, akses industri serta jalan penghubung antardaerah yang kerap menjadi lokasi aksi begal.
“Pencegahan harus diperkuat. Kehadiran aparat di lapangan sangat penting agar masyarakat merasa terlindungi. Jangan sampai penanganan baru dilakukan setelah ada korban,” kata Sarmuji.
Dia juga menyoroti dampak kriminalitas jalanan terhadap pelaku usaha kecil dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas malam hari.
Maraknya begal dan aksi premanisme, kata Sarmuji, membuat banyak pedagang, pengemudi ojek, kurir hingga pelaku UMKM merasa terancam saat bekerja.
“Premanisme dan begal bukan hanya mengganggu keamanan, tetapi juga memukul usaha kecil masyarakat. Pedagang jadi takut buka sampai malam, pengemudi takut melintas di jalur tertentu, dan aktivitas ekonomi rakyat akhirnya ikut terganggu,” ucap Sarmuji.
Dia menilai negara harus hadir memberikan rasa aman bagi masyarakat kecil yang mencari nafkah setiap hari di ruang-ruang publik. Oleh karena itu, Sarmuji meminta aparat tidak hanya fokus pada penindakan kasus setelah viral, tetapi juga melakukan langkah preventif dan pemetaan kelompok-kelompok kriminal yang meresahkan warga.
“Jangan biarkan ruang publik dikuasai rasa takut. Negara harus memastikan masyarakat kecil bisa bekerja dan mencari nafkah dengan aman tanpa intimidasi maupun ancaman kriminal,” ujarnya.
Sarmuji juga menilai tindakan premanisme yang berkedok pungutan liar, intimidasi maupun penguasaan wilayah tertentu harus menjadi perhatian serius aparat karena berdampak langsung terhadap iklim usaha dan kenyamanan masyarakat.
“Kalau praktik-praktik premanisme dibiarkan, maka rasa aman masyarakat akan terus menurun dan pelaku usaha kecil menjadi pihak yang paling terdampak. Negara harus hadir melindungi masyarakat dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan,” ucapnya.
Sarmuji menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan wilayah perkotaan maupun daerah penyangga yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan kriminalitas jalanan.
Menurutnya, penguatan sistem keamanan tidak cukup hanya mengandalkan patroli konvensional, tetapi juga perlu dukungan teknologi pengawasan, penerangan jalan serta koordinasi aktif antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat.
“Banyak kasus begal terjadi di lokasi minim penerangan dan pengawasan. Pemerintah daerah perlu lebih serius memperbaiki fasilitas keamanan publik seperti lampu jalan, CCTV, dan pengawasan lingkungan,” katanya.
Dia juga mengingatkan agar aparat bertindak tegas terhadap para pelaku, termasuk jaringan penadah hasil kejahatan yang sering kali menjadi bagian dari mata rantai kriminalitas jalanan.
“Penegakan hukum harus memberikan efek jera. Pelaku kriminal jalanan yang meresahkan masyarakat harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Sarmuji.(***)
