KABUPATEN BOGOR, SATUKANINDONESIA.Com – Untuk mendukung akselarasi program pemerintahan Prabowo – Gibran untuk kemajuan Desa sebagai salah satu indikator guna mewujudkan Indonesia Sejahtera, Indonesia Emas tahun 2045, sejumlah Kepala Desa (Kades) di willayah Pemerintah Kabupaten Bogor mengusulkan supaya Bupati dan DPRD melakukan perubahan terhadap Perda yang berkaitan dengan Bantuan Keuangan Desan.
Usulan perubahan itu dimaksudkan agas bisa mengakomodasi aturan penggunaan anggaran Bankeu tahun 2025, sehingga anggarab bisa terserap guna pelaksanaan pembangunan desa dalam berbagai sektor, diantaranya Jalan, TPT, Drainase Kantor desa dan Tower dan lain-lain yang relevan yang mempercepat pembangunan Desa.
Hal itu dikemukakan Agus Syahrudin Kades Nagrak Kecamatan Gunung Putri kepada Wartawan, Rabu (2/4/2025)
“Saya usul kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Bogor agar dirubah Perdanya supaya anggaran Bankeu tahun 2025 bisa terserap dan pembangunan tidak hanya untuk Jalan, TPT, Drainase Kantor desa dan Tower tapi bisa untuk item lain seperti posyandu beli tanah desa dan lain sebagainya”, ucap Agus Syahrudin kepada wartawan 2 April 2025, yang didukung oleh beberapa Kades lainnya, yaitu :Supena Jaya Atmaja, Kades Bantar Jati Kecamatan Klapanunggal, Dahlan, Kades Situsari kecamatan Cileungsi dan Agus Syahrudin, Kades Nagrak Kecamatan Gunung Putri.
Dilansir dari Tempratur.Com Kamis (3/4/2025), menurut Agus, usulan perubahan Perda Bankeu itu dilatar belakangi saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat kembali menganggarkan Program Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa yang bertajuk Bantuan Desa “Satu Miliar Satu Desa disingkat dengan “SAMISADE” pada APBD tahun 2025.
Mengenai Bantuan Keuangan (Bankeu) melalui program Samisade, menurut Kades Nagrak Kecamatan Gunung Putri yang diamini sejumlah Kades di Kabupaten Bogor itu, merupakan hkselerasi pembangunan desa yang sangat luar biasa yang memberi banyak manfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat di masing-masing wilayah.
“Masyarakat sangat terbantu dengan Bankeu atau Samisade ini, infrastruktur jalan dan jembatan yang puluhan tahun tidak tersentuh kini berhasil terbangun, bahkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat hingga di tingkat desa”, ujar Agus Syahrudin.
Ditambahkannya, program Bankeu SAMISADE ini juga jangan terpaku pada infrastruktur aja karena sudah beberapa tahun dijalankan dan beberapa desa sudah tidak bisa lagi menyerap anggaran tersebut karena terbentur perda dan aturan sehingga mubazir anggaran tersebut tak terserap, sehingga Perda terkait dengan Bankeu SAMISADE itu perlu dirubah sesuai dengan perkembangan zaman sehingga Perda tersebut dapat mengakomodasi berbagai aspek untuk kemajuan Desa.
Ditempat terpisah Dahlan kades Situsari kecamatan Cileungsi menanggapi usulan tersebut sangat positif dan setuju karena jika tidak dirubah maka kemungkinan banyak Des yang tidak bisa mengajukan karena titik pembangunan sudah tidak ada terbentur dengan pagu anggaran dan juga aturan.
“Saya sangat setuju dengan usulan kades Nagrak karena saya juga sering mendengar keluhan teman-teman kepala desa diwilayah lain yang sudah gak bisa mengajukan program tersebut karena mentok aturan, sayang anggarannya tidak bisa diserap”, katanya.
“Masih banyak Desa belum mempunyai kantor desa yang belum di sertifikat kan bahkan membangun kantor desa bukan di tanah kas desa, intinya bankeu kabupaten Bogor sesuai kebutuhan di desa masing-masing yang penting bermanfaat untuk wilayahnya masing-masing guna kemaslahatan masyarakat pd umumnya”, pintanya. (***/Laban)
