MANOKWARI, satukanindonesia.com – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., menyoroti, sejumlah persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan di Papua Barat.
Diantaranya ketidakpastian masa depan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), rendahnya kesejahteraan guru honorer, kendala fasilitas pendidikan, hingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaporkan terhenti selama kurang lebih tiga bulan di SMK Negeri 4 Manokwari.
Persoalan tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja dan dialog bersama jajaran SMK Negeri 4 Manokwari pada hari ini, Kamis (22/10/2026) sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Komite III DPD RI terhadap kebijakan pendidikan nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Filep menegaskan bahwa persoalan pendidikan berkaitan dengan ketepatan perencanaan, distribusi anggaran, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan setiap satuan pendidikan.
“Kita perlu mengevaluasi apakah distribusi anggaran pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan sekolah. Sangat penting untuk memastikan budgeting dan daftar rincian kebutuhan sesuai dengan kondisi riil di sekolah penerima. Sehingga jangan sampai anggaran pendidikan terus dialokasikan, tetapi sekolah masih kekurangan laboratorium, komputer, fasilitas praktik, dan kesejahteraan guru belum memperoleh perhatian yang memadai,”tegas Filep.
Ia menilai, perencanaan pembangunan pendidikan harus melibatkan kepala sekolah karena pihak sekolah paling memahami kebutuhan konkret dalam proses pembelajaran.
Sebaliknya, ia juga mendorong pihak sekolah aktif melakukan pengusulan sesuai kondisi nyata dan prioritas kebutuhan yang mendesak.
Tak hanya itu, Filep juga meminta, kebijakan pendidikan gratis di Papua Barat memiliki petunjuk teknis dan skema pembiayaan yang jelas, termasuk pembiayaan operasional sekolah, penerimaan peserta didik baru, dan ketentuan mengenai kontribusi komite sekolah.
“Soal pendidikan gratis, pemerintah harus memastikan seluruh kebutuhan operasional sekolah memperoleh dukungan pembiayaan yang memadai sehingga kualitas pendidikan tidak dikorbankan,”ujarnya.
`Soal Kejelasan Status Guru PPPK dan Tenaga Honorer’
Di kesempatan yang sama, Filep yang juga Ketua Komite III DPD RI itu menyampaikan, salah satu aspirasi penting yang diterima adalah soal masa depan guru PPPK angkatan 2021–2022 yang masa perjanjian kerjanya dilaporkan akan berakhir pada 2027.
Pihak sekolah juga menyampaikan soal rendahnya penghasilan guru honorer, terutama guru bidang keahlian teknik yang memiliki peran penting dalam pendidikan kejuruan.
“Soal status PPPK harus memperoleh perhatian pemerintah untuk mengatur proporsi kebijakan dan pemerataan guru. Kemudian mengenai honorarium guru honorer penting juga untuk disesuaikan dengan peran, beban kerja dan kebutuhan sekolah. Maka kesejahteraan, kepastian status kepegawaian, dan peningkatan kompetensi perlu diperhatikan oleh pemerintah,”katanya.
Filep meminta, pihak sekolah menyiapkan data guru honorer, PPPK, guru yang belum tersertifikasi, serta kebutuhan tenaga pengajar berdasarkan bidang keahlian. Data tersebut akan menjadi bahan koordinasi dengan kementerian dan pemerintah daerah.
Selain itu, Filep mendorong, percepatan sertifikasi dan Pendidikan Profesi Guru (PPG), termasuk bagi guru Pendidikan Agama Kristen Protestan, serta peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang masih berijazah diploma.
`Perlunya Monitoring SPPG dan Klarifikasi Soal MBG Terhenti Tiga Bulan’
Lebih lanjut, persoalan lain yang menjadi perhatian serius yaitu mengenai laporan terhentinya pelayanan Program Makan Bergizi Gratis di SMK Negeri 4 Manokwari selama kurang lebih tiga bulan.
Pihak sekolah juga menyampaikan keluhan mengenai kualitas buah, yang diterima peserta didik ketika program tersebut berjalan.
Menanggapi hal itu, Filep meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melalui perwakilannya di Papua Barat segera memberikan klarifikasi mengenai penyebab penghentian pelayanan.
Menurutnya, program MBG merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan gizi peserta didik sehingga pelaksanaannya harus berlangsung secara berkelanjutan, tepat sasaran, dan memenuhi standar keamanan pangan.
“Apabila pelayanan MBG sudah terhenti selama tiga bulan, tentu harus ada penjelasan yang transparan. Apa penyebabnya, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan pelayanan kembali berjalan? Jangan sampai peserta didik menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan tata kelola program,” tegasnya.
Tak hanya itu, Filep juga mendorong, monitoring berkala terhadap kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kualitas bahan makanan, sistem distribusi, serta pengawasan dapur penyedia.
Ia menyatakan, perlunya peninjauan langsung terhadap dapur pelayanan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan program dengan standar yang ditetapkan BGN.
`SMK Negeri 4 Manokwari Berpotensi Jadi Sekolah Model’
Dalam kesempatan tersebut, Filep turut memberikan perhatian terhadap pengembangan SMK Negeri 4 Manokwari yang memiliki potensi menjadi sekolah model, khususnya setelah memperoleh predikat unggulan di bidang desain teknik visual.
Menurutnya, potensi tersebut perlu didukung ketersediaan laboratorium praktik, perangkat komputer, fasilitas olahraga, serta sarana pembelajaran yang memadai. Dia menilai, pendidikan kejuruan memiliki peran strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia Papua yang terampil dan mampu bersaing dalam dunia kerja.
“SMK harus menjadi pusat pengembangan keterampilan dan inovasi. Anak-anak Papua harus memperoleh kesempatan menguasai teknologi dan kompetensi yang dibutuhkan dunia industri. Karena itu, fasilitas praktik dan kualitas tenaga pengajar harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.
Filep turut menyampaikan, dukungannya terhadap pengembangan Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan.
Namun, ia mengingatkan agar program ini dilaksanakan melalui perencanaan yang matang dan mempertimbangkan keberlangsungan sekolah yang telah beroperasi, termasuk sekolah swasta dan sekolah di bawah Yayasan Pendidikan Kristen (YPK).
“Program pendidikan baru tentu harus kita dukung sepanjang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, pemerintah juga harus memastikan sekolah-sekolah yang selama ini melayani masyarakat tetap memperoleh perhatian dan dukungan yang adil,” katanya.
Dalam reses kali ini, beberapa persoalan yang menjadi prioritas tindak lanjut meliputi kepastian masa depan guru PPPK pada 2027, peningkatan kesejahteraan guru honorer, percepatan sertifikasi, evaluasi kebijakan pendidikan gratis, pemenuhan sarana-prasarana sekolah, serta klarifikasi penghentian pelayanan MBG.
“Ukuran keberhasilan pembangunan pendidikan bukan hanya besarnya anggaran atau banyaknya program pemerintah, tetapi soal efektivitas dan dampak nyata, sejauh mana kebijakan itu benar-benar dirasakan oleh sekolah, guru, dan peserta didik. Pendidikan harus menjadi jalan utama untuk membangun masa depan generasi Papua,”pungkasnya. [***/GRW]
