Jakarta, SatukanIndonesia.com – Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto telah ditetapkan tersangka dugaan kasus penerimaan hadiah atau janji terkait pengajuan PEN Daerah untuk Kabupaten Kolaka Tahun 2021.
Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakn Kemendagri menjadi instansi yang rawan terjadi praktik korupsi. Hal itu disampaikan Pigai berkenaan dengan penahanan Ardian.
Baca Juga: PKB: Duet Ideal Prabowo-Cak Imin Mewakili Unsur Nasionalis-Religius
“Saya sudah buka 22 pintu (potensi) suap, sogok, peras, dan korupsi (di Kemendagri),” kata Natalius Pigai dikutip dari Twitternya, Jumat, (4/2/2022).
Menurut Pigai dalam populis.id, nilai korupsi dana PEN yang dilakukan Ardian Noevrianto tersebut belum ada apa-apanya jika dibandingkan tindak korupsi lainnya di Kemendagri yang disebutnya bernilai fantastis.
“Dana PEN ini kecil, ada indikasi suap yang lebih besar,” ujarnya.
Baca Juga: Popularitas Golkar Terus Naik, Angin Segar Untuk Kembalikan Kejayaan
Pigiai kemudian merinci sejumlah indikasi korupsi yang terjadi di tubuh Kemendagri mulai dari dugaan korupsi Dana bagi hasil SDA hingga penunjukan pejabat daerah.
“Misal: Dana Bagi Hasil SDA, atau penunjukan penjabat bupati/walikota dan gubernur. Pernyataan saya sudah disupport oleh mantan Mendagri dan Dirjen,” sambungnya.
Dalam tulisan Pigai sebelumnya, setidaknya ada 22 pintu dugaan korupsi, baik itu sogok dan suap serta pemerasan di Kemendagri.
Baca Juga: Ternyata Konsep Ekonomi Hijau dan Biru Sudah Ada Sejak Era Soekarno
Ke-22 pintu dugaan korupsi versi mantan tim asistensi di Kemendagri itu di antaranya pembuatan SK Kepala Daerah (Direktorat Pejabat Negara)/Biro Hukum (suap).
Penunjukan Penjabat Bupati, Walikota dan Gubernur (sogok), Penjabat yang mau diperpanjang setelah 1 tahun (suap).
Saat Kepala Daerah sedang menghadapi kasus agar terhindar dari sanksi administrasi (suap), Pemekaran Wilayah di Derektorat Pemerintahan Umum (suap) termasuk Peta Wilayah bakal DOB dan beberapa lainnya. (nal/SI)
