MANOKWARI, satukanindonesia.com – Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyoroti, Insiden tawuran antar siswa yang terjadi di SMA Taruna Kasuari Nusantara, di Provinsi Papua Barat.
Pasalnya, peristiwa kekerasan tersebut melibatkan siswa kelas XI yang diduga melakukan penyerangan terhadap siswa kelas X pada Rabu (22/04/2026) malam, dan menyebabkan kurang lebih delapan siswa mengalami luka dan harus dilarikan ke RSAL Manokwari, untuk mendapatkan perawatan medis.
Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum., C.L.A mengatakan, insiden ini bukan kejadian biasa, melainkan puncak dari persoalan yang telah lama terjadi di lingkungan sekolah. Maka, ia menegaskan, perlunya langkah serius dan menyeluruh dari pihak terkait.
“Ini harus ditindaklanjuti secara serius. Kami mendorong Dinas Pendidikan Provinsi dan Pangdam Kasuari untuk melakukan evaluasi total. Ini bukan peristiwa tunggal, tetapi indikasi adanya masalah mendasar dalam tata kelola pendidikan di sekolah tersebut,”ujarnya melalui telpon selular, Kamis (23/04/2026).
Menurutnya, kasus kekerasan di lingkungan pendidikan telah mencoreng citra dunia pendidikan dan menunjukkan adanya kegagalan dalam pembinaan siswa. Ia menegaskan bahwa sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang.
Filep juga mendesak, agar dilakukan investigasi mendalam untuk mengungkap akar persoalan, sekaligus memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
“Kami minta ada investigasi menyeluruh. Akar masalahnya harus ditemukan dan diselesaikan. Kekerasan tidak boleh menjadi budaya di lingkungan sekolah,”ucapnya.
Meski demikian, Dr Filep berharap, penyelesaian terhadap para siswa yang terlibat dapat dilakukan secara bijak dan kekeluargaan, mengingat mereka masih memiliki masa depan panjang.
“Anak-anak ini masih punya masa depan. Saya harap pintu maaf bisa digunakan, pendekatan kekeluargaan tetap perlu dikedepankan antara pihak sekolah dan orang tua. Tetapi sistem pengelolaannya harus dibenahi secara total,”katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran guru dan pengawasan sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan bebas dari kekerasan.
Filep menyebut, pemerintah selama ini telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pengembangan pendidikan, sehingga kasus seperti ini seharusnya tidak terjadi.
“Kehadiran sekolah seperti SMA Taruna seharusnya menjadi model pendidikan yang berkualitas. Kalau masih terjadi kekerasan, berarti ada yang tidak berjalan dengan baik dan ini harus segera dituntaskan,”katanya.
Ia berharap, kejadian ini menjadi momen evaluasi menyeluruh bagi semua pihak, agar dunia pendidikan di Papua Barat kembali berjalan sesuai tujuan, yakni menciptakan generasi muda yang berkarakter dan berdaya saing. [GRW]
