Jakarta, SatukanIndonesia.com – Tahun 2022 telah ditetapkan sebagai periode keberlanjutan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 dapat tumbuh di atas 5 persen.
Untuk mencapai sasaran tersebut, kepastian hukum dan dukungan Pemerintah akan terus dijalankan untuk kemudahan investasi dan berusaha.
Baca Juga: Bamsoet: Ekonomi Pancasila Jadi Solusi di Masa Pandemi
Pemerintah berkomitmen melanjutkan agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi. Keputusan Mahkamah Konstituti terkait revisi Undang-Undang Cipta Kerja akan secepatnya dijalankan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Seluruh materi dan substansi UU Cipta Kerja sepenuhnya tetap berlaku.
“Selain itu, momentum Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 juga harus dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya di acara Webinar Market Outlook 2022 yang bertajuk “Indonesia Towards 2022 Economic Recovery: Stability or Growth?” yang diselenggarakan pada Kamis (9/12) oleh Bank Negara Indonesia (BNI) yang bekerjasama dengan BNI Asset Management dan BNI Corporate University.
Baca Juga: Jokowi: Jangan Sampai Investor Kapok Hanya Karena Rumitnya Perizinan dan Banyaknya Pungutan
Tahun 2022 merupakan momentum Presidensi G20 yang membanggakan bagi Indonesia untuk memimpin kelompok negara berpendapatan terbesar dunia serta mengatasi pemulihan ekonomi yang tidak merata.
Terdapat tiga hal yang menjadi fokus utama Presidensi G-20, yaitu penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan, yang dirangkai dalam tema “Recover together, recover stronger”.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 bukan hanya seremoni saja namun menghasilkan outcomes nyata yang bermanfaat bagi Indonesia dan dunia,” jelas Menko Airlangga.
Presidensi Indonesia di event G20 diprediksi membantu penciptaan sekitar 33.000 lapangan kerja. Dengan lebih dari 150 pertemuan yang akan digelar di 19 kota dan kehadiran sekitar 18.000 lebih delegasi, akan meningkatkan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun, meningkatkan PDB nasional sebesar Rp7,4 triliun, dengan manfaat total 1,5 – 2 kali lebih besar dari penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-WB tahun 2018 di Bali.
Baca Juga: Menko Polhukam Dorong Semua Pemda Jalankan Reformasi Birokrasi
Berbagai proyeksi tersebut tentunya harus direalisasikan dalam semangat kemitraan dan kerja sama dari semua pihak. Pandemi ini semakin menegaskan akan pentingnya inklusifitas, kerjasama, dan kolaborasi dalam rangka mendukung stabilitas maupun pertumbuhan ekonomi.
“Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti rangkaian acara ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan melahirkan terobosan baru dalam mempercepat pemulihan ekonomi di tahun 2022,” pungkas Menko Airlangga. (Nal/SI)
