MANOKWARI, satukanindonesia.com – Anggota DPD Republik Indonesia, Lamek Dowansiba menolak dengan tegas proyek strategis nasional (PSN) melalui investasi kelapa sawit, di provinsi Papua Barat.
Pasalnya, pembukaan perkebunan kelapa sawit tentunya mengancam kehidupan masyarakat adat dan berbagai hewan endemik Papua, yang berada di wilayah tersebut.
Menurutnya, tidak boleh ada pembukaan lahan atau perkebunan kelapa sawit lagi, selain yang sudah ada, antaranya di wilayah Manokwari.
“Investasi kelapa sawit di Papua Barat, saya menolak dengan tergas apabila itu membuka lahan baru. Karena itu mengancam kehidupan yang lain,”tegas Lamek Dowansiba melalui telepon seluler, Selasa (10/02/2026).
Sedangkan untuk perkebunan kelapa sawit yang sudah ada seperti di wilayah kabupaten Manokwari sejak tahun 1980-an, kata Dowansiba, silahkan proses pengembangannya dilakukan, tetapi tidak membuka yang baru.
“Kalau mau buka lahan baru lagi, tidak boleh. Proyek strategis nasional ini, bagi saya hampir semua tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di tanah Papua,”katanya.
Dicecar mengenai kebutuhan investasi kelapa sawit, menurutnya, tidak terlalu urgent untuk daerah.
“Masih banyak sumber daya yang bisa dikelola untuk pendapatan negara maupun daerah, seperti pengembangan pariwisata dan pengelolaan konservasi yang sudah ada khusus di provinsi Papua Barat,”ujar Senator muda Papua Barat ini.
Lanjut, ia mengemukakan, masyarakat adat Papua bisa hidup tanpa tambang, sawit, tetapi tidak bisa hidup tanpa hutan atau alam.
“Papua Barat ini merupakan wilayah konservasi, cagar alam, dan memiliki hutan lindung yang cukup besar. Kemudian, mayoritas masyarakat adat sampai saat ini masih menggantungkan kehidupan mereka ke alam. Alam itu rumah, alam itu ibu,”imbuhnya.
Ia mengemukakan, PSN melalui investasi kelapa sawit merupakan kepentingan negara bukan untuk mensejahterakan masyarakat adat.
“Jangan karena demi kepentingan negara, hutan dirusak dan masyarakat Papua dihancurkan,”aku Lamek Dowansiba.
Lamek pun membandingkan, kehidupan orang Papua sejak bersama Belanda dan saat ini bersama Indonesia.
“Sejak orang Papua hidup dengan Belanda, tidak terjadi kerusakan alam maupun pembukaan Tambang. Tetapi, semenjak orang Papua hidup dengan Indonesia, terkesan orang Papua dijajah,”tegas Lamek Dowansiba.
Oleh karena itu, sebagai Senator Papua Barat menyarankan, Presiden Prabowo Subianto untuk tidak memaksakan sesuatu yang menimbulkan permasalahan baru.
“Harusnya negara bijak, dan jangan memaksakan hal-hal yang tidak menjadi kebutuhan masyarakat Papua,”pungkasnya.
Tanya hanya itu, Lamek Dowansiba juga mengatakan, investasi kelapa sawit bukan satu-satunya solusi untuk mengurangi angka pengangguran.
“Hidupkan pariwisata, karena potensi alam di tanah Papua sangat kayak. Tetapi tidak dikelola dengan baik,”tutur dia.
Pada kesempatan ini, Senator Lamek Dowansiba berharap, para kepala daerah (gubernur, dan bupati) di provinsi Papua Barat agar berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait PSN melalui investasi kelapa sawit.
“Tidak boleh ada pemaksaan terhadap masyarakat adat terkait pembebasan lahan dan lain sebagainnya. Papua Barat bukan tanah kosong, alam ini berhubungan dengan budaya atau kebiasaan orang Papua yang perlu di jaga dan dilestarikan,”tukasnya. [GRW]
