JAKARTA, SatukanIndonesia.com – Komisi I DPR mengapresiasi kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia yang baru saja ditandatangani Presiden Donald J. Trump dan Presiden Prabowo Subianto di Washington, D.C, pada 19 Februari 2026. Pasal perdagangan digital dan teknologi menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan strategis kedua negara.
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menilai, penghapusan hambatan tarif atas produk intangible, penangguhan kewajiban deklarasi impor bagi transmisi elektronik, serta kepastian hukum bagi perpindahan data lintas batas, kesepakatan ini secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperlancar arus perdagangan digital, meningkatkan efisiensi, dan memperluas peluang usaha.
“Dampak positif tersebut tidak hanya memperkuat fondasi ekonomi nasional, tetapi juga menegaskan arah baru menuju era kemitraan yang lebih erat, yang oleh para pemimpin disebut sebagai New Golden Age bagi aliansi Indonesia dan Amerika,” kata Dave, Sabtu (21/2/2026).
Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 ini berpendapat, komitmen Indonesia untuk menghapus tarif atas produk intangible serta menangguhkan kewajiban deklarasi impor bagi transmisi elektronik menciptakan kelancaran arus perdagangan digital.
“Hal yang perlu diperhatikan adalah perlindungan terhadap industri dalam negeri agar tidak terpinggirkan oleh dominasi perusahaan asing, serta penguatan regulasi keamanan data untuk menjaga kedaulatan digital. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh dari keterbukaan pasar dapat berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan domestik,” harapnya.
“Hal ini menurunkan biaya transaksi lintas batas, mempercepat distribusi produk digital, dan membuka peluang lebih luas bagi pelaku usah, dampaknya terhadap kepentingan nasional adalah meningkatnya daya saing industri digital Indonesia, penciptaan lapangan kerja baru, serta kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDB,” ujarnya.
Selain itu, kata Dave, pengakuan Indonesia terhadap standar perlindungan data yang dimiliki Amerika Serikat memberikan kepastian hukum bagi perpindahan data lintas batas. “Dengan adanya kepastian ini, ekosistem digital yang aman dan terpercaya dapat terbentuk. Dampaknya bagi Indonesia adalah meningkatnya kepercayaan investor, penguatan ekosistem startup, serta posisi yang lebih kuat dalam tata kelola data global.
Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan nasional terlindungi melalui regulasi yang sejalan dengan standar internasional, sekaligus membuka peluang bagi integrasi ekonomi digital yang lebih luas,” jelasnya.
Dave menyebutkan , dalam ranah penyedia layanan digital, keputusan Indonesia untuk tidak memberlakukan kewajiban tambahan bagi perusahaan asal Amerika Serikat mencerminkan komitmen terhadap iklim usaha yang terbuka dan kompetitif.
“Kebijakan ini mendorong inovasi, mempercepat transfer teknologi, dan memperluas kolaborasi antara perusahaan global dan industri lokal. Dampaknya bagi kepentingan nasional adalah terciptanya ekosistem digital yang lebih dinamis, dengan peluang besar bagi perusahaan Indonesia untuk beradaptasi dan tumbuh bersama mitra internasional,” paparnya.
Dave menyebut implikasi strategis yang didapat, keberhasilan implementasi perjanjian ini bergantung pada koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta keterlibatan aktif dunia usaha dan masyarakat. Komisi I DPR melalui fungsi pengawasan, akan memastikan bahwa setiap langkah kebijakan tetap sejalan dengan kepentingan nasional.
“Hal yang perlu diperhatikan adalah perlindungan terhadap industri dalam negeri agar tidak terpinggirkan oleh dominasi perusahaan asing, serta penguatan regulasi keamanan data untuk menjaga kedaulatan digital. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh dari keterbukaan pasar dapat berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan domestik,” harapnya.
Oleh karenanya Dave menekankan, pasal tentang perdagangan digital dan teknologi yang merupakan bagian dari implementasi perjanjian menuju era keemasan baru bagi aliansi Amerika Serikat dan Indonesia. “Jadi ini bukan sekadar kesepakatan teknis, melainkan strategi besar yang menghubungkan perdagangan digital dan teknologi dengan pertumbuhan ekonomi, memperkokoh posisi politik Indonesia di tingkat global, dan mengamankan kepentingan nasional dalam era digital.
Dengan komitmen yang kuat, momentum ini dapat menjadi pijakan menuju era baru kemitraan yang lebih kokoh, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi kedua bangsa,” ucapnya. (rilis/red)
