Jakarta, satukanindonesia.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo (AOE) 2026 tidak berhenti sebagai ajang promosi potensi daerah, tetapi mampu mempertemukan produk, pasar, dan investor hingga menghasilkan kontrak serta realisasi investasi. Menurutnya, keberhasilan expo perlu diukur dari dampak ekonomi yang dihasilkan, bukan semata dari jumlah pengunjung atau Memorandum of Understanding (MoU).
“Expo ini kita harapkan bergeser. Tidak saja menjadi etalase dari daerah dan seremoni, tapi betul-betul ruang untuk menjadikan potensi itu riil. Ruang untuk mempertemukan investor. Dan menghasilkan investasi yang benar-benar terealisir,” ujar Bima saat membuka AOE 2026: Trade, Tourism, Investment and Procurement di Nusantara Convention Hall, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, dilansir dari indoposco, Kamis (27/8/2026).
Bima juga menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian agar para kepala daerah terus mengoptimalkan potensi ekonomi di wilayah masing-masing. Kabupaten, menurutnya, memiliki kekuatan besar sebagai sentra pangan dan faktor produksi, sekaligus memiliki sumber daya tenaga kerja yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi daerah.
Di sisi lain, kepala daerah diminta tetap memprioritaskan pelayanan dasar, ketahanan pangan dan energi, transformasi ekonomi berbasis potensi lokal, serta pengendalian kemiskinan, stunting, dan pengangguran. Kemendagri terus berupaya menjadi mitra pemerintah daerah dengan menyerap aspirasi dan mendorong penyelesaian berbagai kebutuhan daerah.
Lebih lanjut, Bima menegaskan expo perlu menjadi bagian dari proses hilirisasi potensi daerah. Karena itu, setiap peluang harus disiapkan secara matang, mulai dari produk yang kompetitif, kebutuhan pasar, standar dan sertifikasi, hingga kesiapan proyek investasi.
“Produksi bertemu pasar, komunitas yang ada meet the standard, dan peluang investasi menjadi proyek yang riil, dan setiap pertemuan mengarah kepada kontrak dan realisasi,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Bima menyampaikan tujuh arahan Mendagri kepada para kepala daerah. Pertama, pemerintah daerah perlu mengenali DNA atau kekuatan ekonomi daerah untuk memahami potensi sekaligus membangun ekosistemnya. Kedua, memilih produk unggulan atau local champion yang kompetitif dan memiliki nilai pasar. Ketiga, memulai dari kebutuhan pasar dengan memetakan permintaan, standar, harga, sertifikasi, volume, serta calon pembeli.
Keempat, mengubah potensi daerah menjadi proyek yang siap dihitung dan ditawarkan dengan memperhatikan infrastruktur, investasi, perizinan, kelayakan, risiko, dan mitra. Kelima, mengarahkan belanja pemerintah agar lebih produktif untuk mendorong produk dalam negeri dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Keenam, membangun rantai nilai antardaerah melalui kolaborasi antara daerah penghasil bahan baku, daerah pengolah, dan daerah pemasaran. Ketujuh, mengukur dan mengawal seluruh hasil expo agar pertemuan bisnis berlanjut menjadi kontrak dan realisasi.
Dalam konteks tersebut, Bima menekankan pentingnya kolaborasi antardaerah. Jejaring diperlukan mulai dari perencanaan, pembangunan infrastruktur yang saling terhubung, pemanfaatan sumber daya bersama, hingga pencarian alternatif pendanaan dan investasi.
Selain kolaborasi, integritas menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas untuk membangun kepercayaan investor.
Melalui AOE 2026, Bima berharap berbagai potensi kabupaten semakin terhubung dengan pasar dan investor sehingga mampu mendorong transaksi, investasi, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri; perwakilan duta besar dari berbagai negara; sejumlah gubernur dan bupati; Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi bersama jajaran pengurus; para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama kementerian/lembaga; unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda); serta perwakilan organisasi dan asosiasi.(***)
