Malang, SATUKANINDONESIA.Com — Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Malang dilarang menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran 2026. Penegasan itu disampaikan Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohiri, pada Jumat (13/3) menjelang masa cuti bersama Idulfitri.
Menurut kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini, kendaraan berpelat merah merupakan fasilitas negara yang hanya diperuntukkan bagi kepentingan tugas pemerintahan, bukan untuk kepentingan pribadi, termasuk perjalanan pulang kampung saat libur Lebaran.
Pemerintah Kota Malang bahkan menyiapkan langkah pengawasan dengan meminta kendaraan dinas yang tidak digunakan untuk pelayanan publik agar diparkir di lingkungan Balai Kota Malang selama masa libur Lebaran. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan aset negara oleh aparatur pemerintah.
Ali Muthohirin juga mengingatkan ASN yang hendak mudik agar menggunakan kendaraan pribadi atau moda transportasi umum. Jika ditemukan pegawai yang tetap menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, pemerintah akan memberikan teguran hingga sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Larangan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi sebenarnya telah lama diatur dalam regulasi pemerintah mengenai pengelolaan barang milik negara. Kendaraan dinas diberikan untuk menunjang aktivitas pelayanan publik sehingga penggunaannya harus tetap berada dalam koridor tugas kedinasan.
Kebijakan serupa juga diterapkan di sejumlah daerah lain di Indonesia menjelang arus mudik Lebaran. Pemerintah daerah memperketat pengawasan penggunaan kendaraan dinas agar fasilitas negara tidak berubah menjadi sarana pribadi.
Di tengah tradisi mudik yang selalu menjadi momen emosional bagi masyarakat Indonesia, pemerintah mengingatkan bahwa mobil berpelat merah bukan sekadar kendaraan, melainkan simbol tanggung jawab pelayanan publik yang harus dijaga integritas penggunaannya (Tim Liputan Khusus Lebaran 2026 Satukan Indonesia Biro Jatim)
