SURAT TERBUKA UNTUK MAJELIS RAKYAT PAPUA PEGUNUNGAN PERLU SEGERA MELAKUKAN MUSYAWARAH ADAT DI SETIAP WILAYAH ADAT
Oleh:
SONNI LOKOBAL
Berangkat dari berbagai persoalan yang selama ini ada terjadi di Bumi Papua yang perlu dicarikan solusinya, berbagai upaya perlu dilakukan. Upaya yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat asli orang Papua.
Salah satu dari berbagai upaya relevan dilakuka dengan melakukan identifikasi upaya perlindungan Kearifan Lokal Orang Papua Pegunungan
Prespektif Ekonomi, Sosial Budaya, Politik, dan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua Pegunungan.
Karenanya kami dari Analisis Papua Startegis (APS)
mengajukan gagasan pemikiran kepada
Kepada Majelis Rakyat Papua Pegunungan,
Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, dan Seluruh Pemangku Kepentingan di Papua Pegunungan untuk mempertimbangkan hal-hal yang kami sampaikan melalui surat ini.
Dengan penuh perhatian mencermati perubahan yang terjadi di wilayah adat Papua Pegunungan. Akulturasi budaya luar semakin mengikis nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi jati diri Orang Asli Papua Pegunungan. Tanpa perlindungan yang jelas, identitas budaya kita semakin tergerus dan berisiko hilang.
Kearifan lokal bukan sekadar warisan, tetapi juga fondasi utama dalam aspek ekonomi, sosial budaya, politik, serta hak-hak dasar Orang Asli Papua Pegunungan. Oleh karena itu, saya menyerukan kepada Majelis Rakyat Papua Pegunungan untuk segera menginisiasi Musyawarah Adat di setiap wilayah adat guna:
1. Mengidentifikasi ancaman terhadap kearifan lokal yang mulai tergerus akibat modernisasi dan akulturasi yang tidak terkendali.
2. Menyusun kebijakan perlindungan adat agar setiap hak dasar masyarakat adat tetap terjaga dan dihormati.
3. Memperkuat ekonomi berbasis kearifan lokal, termasuk pertanian, peternakan, dan produk-produk khas Papua Pegunungan, agar masyarakat tetap mandiri dan tidak tergantung pada sistem ekonomi luar.
4. Memastikan peran aktif Orang Asli Papua Pegunungan dalam politik dan pemerintahan, sehingga kepentingan masyarakat adat tetap menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan.
Langkah ini sangat mendesak dan tidak bisa ditunda. Kita tidak bisa membiarkan warisan budaya kita hilang begitu saja tanpa upaya nyata untuk melindunginya. Majelis Rakyat Papua Pegunungan memiliki peran strategis dalam menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat adat, sehingga musyawarah adat harus segera dilakukan sebagai bentuk komitmen nyata terhadap perlindungan identitas dan masa depan Orang Asli Papua Pegunungan.
Mari kita jaga dan perkuat kembali nilai-nilai adat dan budaya kita, agar tidak hanya menjadi sejarah, tetapi tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang.
Demikian Surat Terbuka ini diperbuat dengan sebenarnya, dibuat di Leyowa, pada tanggal 27 Maret 2025.
Hormat Saya,
Sonni Lokobal S.IP.,M.Si merupakan Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Papua Pegunungan.
