BINTUNI, satukanindonesia.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) kabupaten Teluk Bintuni, Korneles Waney mendesak, Pemerintah mengevaluasi perusahaan BP Tangguh.
Pasalnya, keberadaan perusahan BP Tangguh tidak memberikan kontribusi besar bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Adat di Teluk Bintuni dan secara umum provinsi Papua Barat.
“Percuma ada perusahaan, yang mengeksploitasi sumber daya alam. Tapi tidak mau berkontribusi untuk pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan masyarakat. Maka harus dievaluasi izinnya,”ujar Korneles Waney.
Ia menjelaskan, di wilayah Papua Barat tepatnya di kabupaten Teluk Bintuni, terdapat perusahaan berskala internasional yang diberikan izin untuk mengelola sumber daya gas bumi yaitu British Petroleum (BP) Tangguh LNG.
Namun, kata dia, selama ini keberadaan BP Tangguh tidak terlalu memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat, termasuk di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Minimal ada sekolah bertaraf internasional di Bintuni atau ada anak asli dari wilayah yang terkena dampak langsung, yang disekolahkan di luar negeri,”tegasnya.
Tak hanya itu, kata dia, program-program tanggungjawab sosial perusahaan dipandang kurang mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat terutama orang asli Papua yang tinggal di Teluk Bintuni.
“Perusahaan yang beroperasi di bawah pengawasan SKK Migas dan mulai berproduksi sejak 2009 tersebut, kontribusi-nya masih jauh dari harapan masyarakat,”kritiknya.
Mewakili masyarakat Adat Tujuh Suku di Teluk Bintuni, Korneles Waney mendesak, DPRP Papua Barat, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Gubernur Papua Barat segera memanggil pimpinan BP Tangguh agar menjelaskan kontribusi tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah.
Diharapkan BP Tangguh belajar banyak dari keberadaan PT Freeport Indonesia, yang beroperasi di kabupaten Mimika, provinsi Papua Tengah.
Dimana, kata dia, PT Freeport Indonesia telah menjalankan program CSR dan berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk lembaga Universitas Papua (Unipa) di Manokwari dan Pemprov Papua Barat.
“Masyarakat OAP sebagai pemilik alam seharusnya mendapat perhatian lebih banyak dari perusahaan yang mendapat penghasilan dari alam Papua,”katanya.
Pada kesempatan ini, ia juga mendesak, BP Tangguh segera mengambil tindakan nyata dalam program CSR, agar dampak kehadirannya dirasakan masyarakat OAP terutama masyarakat Adat setempat.
“Jangan seperti orang mencuri, mengambil SDA tapi tidak memikirkan dampak pada anak cucu orang Papua,”pungkasnya. [**/GRW]
