Jakarta, satukanindonesia.com – Pemerintah memastikan anggaran perlindungan sosial seperti dana bantuan sosial (bansos) akan naik tajam pada 2026.
Anggaran itu akan mencakup berbagai program perlindungan sosial, dukungan UMKM, layanan kesehatan gratis, hingga pendidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan angka pastinya akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam forum rapat paripurna DPR pada Jumat (15/8).
Saat itu, Prabowo akan memaparkan dan menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN 2026 ke parlemen.
“Anggaran Pemerintah Pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat terutama kelompok bawah mencapai Rp1.333 triliun untuk tahun ini. Dua hari lagi Bapak Presiden akan menyampaikan untuk tahun depan dan angkanya akan lebih besar sekali,” ungkap Sri Mulyani dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah, Rabu (13/8/2025).
Bendahara negara itu menjelaskan, fokus belanja sosial pemerintah sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah, yang mana kelompok mampu membantu yang lemah.
Dalam konteks APBN, sambungnya, mekanismenya bisa melalui pajak. Dia mengklaim hasil pungutan pajak akan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sri Mulyani memerinci sejumlah program untuk masyarakat kurang mampu yang dibiayai oleh pajak seperti program keluarga harapan (PKH) yang menjangkau 10 juta keluarga. Lalu program bantuan sembako menyasar 18 juta keluarga.
Menurutnya, UMKM yang kesulitan modal juga dibantu dengan mendapat akses pembiayaan dengan subsidi biaya. Di sektor kesehatan, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah membiayai layanan diagnosis, pemeriksaan, dan pengobatan gratis. Dia juga berjanji infrastruktur kesehatan seperti puskesmas, BKKBN, posyandu, dan rumah sakit di daerah terus ditingkatkan. “Jangan orang yang terkena serangan jantung, tapi di daerah terpencil, harus dibawa ke Jakarta. Baru jalan 10 km sudah dijemput malaikat maut,” ujarnya.
Untuk pendidikan, katanya, ada program sekolah rakyat untuk anak-anak dari keluarga miskin, termasuk anak pemulung dan pekerja harian. Menurut Sri Mulyani, seluruh program ini merupakan bentuk redistribusi dari sumber daya negara kepada kelompok rentan, yang akan diperkuat lagi tahun depan.
“Itu adalah semuanya hak dari rezeki yang kamu miliki untuk orang lain,” jelasnya. Adapun, DPR dan pemerintah sudah sepakat menetapkan kisaran belanja negara sebesar Rp3.800—3.820 triliun pada tahun depan atau dalam RAPBN 2026. Postur tersebut lebih tinggi dibanding prognosis APBN 2025, yang mana belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.527,5 triliun.(***)
