Jakarta, satukanindonesia.com – Upaya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyatukan kepengurusan di daerah kembali membuahkan hasil. Melalui Musyawarah Penyelesaian Dualisme PWI Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Ruang Rapat Pleno PWI Pusat, Jakarta, Kamis (16/10), dua kepengurusan PWI Kalbar resmi melebur menjadi satu.
Momen bersejarah ini ditandai dengan langkah penting dari Ketua PWI Kalbar hasil Kongres Bandung, Kundori, yang mencabut laporan kepolisian terhadap Wawan Suwandi di Polda Kalbar. Pencabutan laporan tersebut menjadi simbol berakhirnya konflik dan dimulainya babak baru persatuan wartawan di Bumi Khatulistiwa.
“Saya mencabut laporan di kepolisian sebagai tanda bahwa kami sudah kembali satu. Tidak ada lagi kubu mana pun,” ujar Kundori usai musyawarah.
Langkah damai itu disambut baik oleh Wawan Suwandi, Ketua PWI Kalbar hasil KLB, yang juga menyatakan kesediaannya bergabung dalam kepengurusan baru.
“Saya menerima keputusan ini, yang terpenting, PWI Kalbar kembali utuh dan bisa fokus membangun profesionalisme wartawan di Kalbar,” katanya.
Musyawarah tersebut dipimpin langsung oleh Tim Penyelesaian Dualisme PWI se-Indonesia, yang terdiri dari Atal S. Depari, Anrico Pasaribu, Hilman Hidayat, dan Kadirah. Forum ini berlangsung secara hybrid, dengan peserta hadir langsung di kantor PWI Pusat dan diikuti secara daring oleh pengurus PWI dari Pontianak, Kalimantan Barat.
Ketua Tim, Atal S. Depari, menilai keputusan Kundori mencabut laporan polisi adalah langkah berani dan bijak.
“Ini bentuk kedewasaan berorganisasi. Rekonsiliasi bukan hanya soal struktur, tapi juga keikhlasan untuk memulai kembali dengan semangat baru,” ujar Atal.
Tim Penyelesaian Dualisme dibentuk oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir berdasarkan amanat Kongres Persatuan PWI Tahun 2025 di Cikarang. Tim ini bertugas menyelesaikan seluruh persoalan dualisme di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Dengan berakhirnya dualisme di PWI Kalbar, PWI Pusat menegaskan bahwa langkah ini menjadi contoh nyata bagi daerah lain untuk menempuh jalan dialog dan rekonsiliasi demi menjaga marwah organisasi. (Rils/Voucke)
