Bengkulu, satukanindonesia.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hazairin (BEM Unihaz) Bengkulu menyampaikan kecaman keras atas insiden penembakan terhadap petani di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan. Kejadian yang kembali memicu duka dan kemarahan publik ini dinilai sebagai bukti nyata gagalnya negara memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi rakyat kecil.
Peristiwa penembakan pada Senin (24/11/2025) tersebut terjadi di tengah sengketa lahan antara petani dan perusahaan perkebunan sawit. Insiden ini kembali mempertegas bahwa konflik agraria di Bengkulu merupakan persoalan struktural yang belum pernah ditangani secara serius oleh negara.
Dalam pernyataan resminya, BEM Unihaz menegaskan bahwa tindakan represif terhadap warga sipil adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak bisa dibenarkan. Penggunaan kekuatan bersenjata atas nama kepentingan investasi disebut sebagai praktik menyimpang yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi.
Presiden Mahasiswa BEM Unihaz, Pajar Pratama Putra, turut memberikan respon keras. Dalam wawancaranya, ia mengatakan:
“Ini bukan sekadar insiden, ini adalah potret telanjang dari tata kelola agraria yang gagal total. Negara seharusnya melindungi rakyatnya, bukan membiarkan korporasi memakai senjata untuk menyelesaikan masalah. Kami menolak segala bentuk kekerasan terhadap petani dan menuntut keadilan ditegakkan tanpa tebang pilih,” ujarnya.
Pajar juga menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara.
“Mahasiswa tidak boleh diam. Ketika peluru diarahkan kepada rakyat, maka suara kita harus lebih lantang daripada sebelumnya,” katanya.
BEM Unihaz menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:
* Investigasi independen, transparan, dan akuntabel terkait insiden penembakan.
* Proses hukum terhadap semua pihak yang terlibat, tanpa pengecualian.
* Perlindungan penuh bagi keluarga korban dan saksi untuk mencegah intimidasi.
* Peninjauan ulang seluruh perizinan lahan yang berpotensi memicu konflik agraria.
* Penghentian kriminalisasi terhadap petani, aktivis, dan masyarakat adat.
* Pelaksanaan reforma agraria sejati sesuai mandat UUPA 1960.
BEM Unihaz menegaskan bahwa mereka berdiri bersama rakyat kecil dan akan terus mengawal perkembangan kasus penembakan di Pino Raya. Mereka menyerukan agar pemerintah daerah dan pusat berhenti menutup mata terhadap konflik agraria dan segera menghadirkan solusi yang adil serta berpihak pada rakyat.
Akhirnya, BEM Unihaz mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, organisasi sipil, hingga media untuk bersatu menyuarakan keadilan dan memastikan kasus ini tidak berakhir tanpa pertanggungjawaban.
“Kekerasan terhadap rakyat adalah kemunduran demokrasi. Dan kami menolak mundur,” tegas Pajar.(Restu Alam)