Jakarta, satukanindonesia.com – Komisi IV DPR RI meminta penelusuran menyeluruh terhadap penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah, termasuk dugaan keterlibatan manusia serta tanggung jawab perusahaan pemegang izin kehutanan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menegaskan bahwa penegakan hukum dan penyempurnaan regulasi diperlukan untuk mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan.
Menurut Alex, Kalimantan Tengah menjadi lokasi kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI karena berdasarkan data yang diterima, wilayah tersebut memiliki jumlah titik panas terbanyak dan areal kebakaran terluas di Indonesia.
“Kalimantan Tengah merupakan titik hotspot terbanyak kemarin ini dan areal kebakarannya juga yang terluas di seantero Nusantara,” ujarnya kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (13/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Alex dalam rangkaian kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Palangka Raya, sebagaimana dikutip dari laman resmi DPR RI, Sabtu (14/11/2026).
Komisi IV DPR Soroti Dugaan Faktor Manusia dalam Karhutla
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI menghimpun keterangan dari Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, serta sejumlah perusahaan yang telah dikenai sanksi administratif.
Pendalaman dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan peningkatan kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2026 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Salah satu perhatian utama Komisi IV adalah dugaan besarnya kontribusi aktivitas manusia terhadap kejadian karhutla.
Berdasarkan paparan yang diterima dalam pertemuan tersebut, faktor manusia disebut menjadi penyebab hingga 99 persen kebakaran hutan dan lahan.
“Ada satu hal tadi yang menjadi perhatian bahwa semua mengakui 99 persen kebakaran hutan dan lahan itu disebabkan oleh manusia. Oleh karena itu tentu harus ada penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku-pelaku sehingga kejadian ini tidak berulang lagi,” tegasnya.
Alex menilai penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran menjadi langkah penting dalam mencegah kejadian serupa.
DPR Pertanyakan Perbedaan Sanksi terhadap 14 Perusahaan
Komisi IV DPR RI juga mendalami dasar pemberian sanksi administratif kepada 14 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Berdasarkan paparan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan, ke-14 perusahaan tersebut memiliki total wilayah konsesi seluas 512.463,87 hektare.
Dari keseluruhan wilayah konsesi tersebut, luas areal yang terbakar mencapai 32.872,37 hektare.
Sanksi administratif yang diberikan terdiri atas pembekuan perizinan terhadap sembilan perusahaan, pencabutan izin terhadap tiga perusahaan, serta teguran tertulis kepada dua perusahaan.
Komisi IV DPR RI meminta penjelasan mengenai dasar pertimbangan yang menyebabkan perbedaan jenis sanksi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.
“Itu yang kita mintakan secara tertulis dari Kementerian Kehutanan, dalam hal ini Dirjen Penegakan Hukum, kenapa ada pembedaan-pembedaan sanksi,” ucap Alex.
Permintaan tersebut menjadi bagian dari upaya Komisi IV DPR RI mendalami proses penegakan hukum terhadap perusahaan yang wilayah konsesinya mengalami kebakaran.
Karakteristik Usaha Perusahaan Jadi Perhatian DPR
Selain mempertanyakan perbedaan sanksi, Alex meminta karakteristik kegiatan usaha masing-masing perusahaan turut diperhatikan dalam proses penelusuran penyebab kebakaran.
Menurutnya, perusahaan yang menjadi subjek penanganan tersebut bergerak di bidang pemanfaatan hasil hutan, bukan usaha perkebunan.
Karena itu, ia menilai penyebab kebakaran serta kemungkinan keterlibatan masing-masing pihak perlu ditelusuri secara menyeluruh sebelum kesimpulan diambil.
“Perusahaan-perusahaan ini bukanlah perusahaan perkebunan, tapi adalah perusahaan yang hidup berdasarkan hasil hutan. Jadi memang logikanya agak tidak masuk menurut kami kalau mereka yang kemudian melakukan pembakaran. Nah, untuk itu kemudian ini harus bisa kita usut dan kita urai secara tuntas,” ungkapnya.
Alex menekankan pentingnya pendalaman terhadap berbagai kemungkinan penyebab kebakaran agar penanganan dilakukan berdasarkan hasil penelusuran yang menyeluruh.
Tanggung Jawab Korporasi terhadap Masyarakat Turut Disorot
Komisi IV DPR RI turut menyoroti tanggung jawab perusahaan pemegang izin kehutanan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Berdasarkan paparan Kementerian Kehutanan dan masukan Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto, terdapat perusahaan yang dinilai belum menjalankan tanggung jawab dalam membangun kerja sama dengan masyarakat.
Persoalan tersebut mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pengendalian serta pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
“Ada pengabaian-pengabaian dari perusahaan bahwa mereka juga bertanggung jawab terhadap masyarakat di lingkungan hutan. Mereka juga harusnya bertanggung jawab dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan pemadaman. Hal-hal ini yang kemudian tidak dilakukan,” tutur Alex.
Menurutnya, kewajiban perusahaan dalam mendukung pencegahan dan penanggulangan karhutla perlu menjadi perhatian dalam evaluasi pengelolaan kawasan hutan.
Panja Karhutla DPR Siapkan Rekomendasi untuk Pemerintah
Seluruh keterangan dan masukan yang diperoleh dalam kunjungan kerja tersebut akan dibahas lebih lanjut melalui Panitia Kerja (Panja) Kebakaran Hutan dan Lahan yang telah dibentuk Komisi IV DPR RI.
Hasil pendalaman akan dirumuskan menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla.
Alex juga menilai penyempurnaan regulasi diperlukan untuk memperjelas kewajiban perusahaan dalam mencegah serta menanggulangi kebakaran di wilayah konsesinya.
Penyempurnaan aturan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tanggung jawab korporasi sekaligus memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
“Oleh karena itu menurut saya kita juga harus menyempurnakan aturan-aturan tersebut sehingga upaya pencegahan ini bisa berhasil,” tutupnya.(***(
