JAKARTA, satukanindonesia.com – Pemerintah Republik Indonesia ingin mengubah pembagian manfaat ekonomi dari pengelolaan pertambangan, agar porsi keuntungan yang dinikmati negara dan masyarakat Indonesia menjadi lebih besar.
Bahkan, Presiden Prabowo Subianto menargetkan, sedikitnya 70 persen hasil pengelolaan tambang bisa dinikmati negara.
Arahan itu disampaikan Prabowo kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia dalam kegiatan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Prabowo mengatakan, pemerintah tetap membuka kesempatan bagi investor untuk menanamkan modal di sektor pertambangan. Namun, dia menginginkan, keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam (SDA) lebih banyak dinikmati Indonesia setelah modal investor kembali.
“Saya kasih instruksi ke menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,”tegas Prabowo.
Bahkan, Prabowo sampaikan, bahwa pemerintah bisa ambil alih kepemilikan saham perusahaan tambang kalau memang diperlukan. Tujuannya, untuk memastikan kepentingan Nasional dapat porsi lebih besar.
“Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh modal, dia masukin modal, boleh investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,”katanya.
Arahan itu membuka kemungkinan perubahan skema kerja sama antara pemerintah, dan investor dalam pengelolaan pertambangan. Selama ini, negara memperoleh manfaat ekonomi dari tambang cuma lewat pajak, royalti, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Dengan arahan baru ini, pemerintah ingin porsi manfaat ekonomi yang lebih besar dari pengelolaan kekayaan alam.
Selain mengubah pembagian manfaat ekonomi pertambangan, Prabowo juga menyoroti, pengawasan perdagangan komoditas sumber daya alam.
Dia meminta, seluruh kegiatan ekspor dilakukan lewat satu pintu menggunakan lembaga yang ditunjuk pemerintah.
Mekanisme itu, dinilai Prabowo, perlu untuk memastikan volume barang yang dilaporkan perusahaan sesuai dengan jumlah komoditas yang benar-benar dikirim ke luar negeri. Pengawasan ekspor perlu diperkuat supaya negara tidak kehilangan potensi penerimaan akibat ketidaksesuaian laporan perdagangan.
“Sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspor 100 ton ya, laporan 100 ton. Jangan 100 ton, laporannya 50 ton atau 30 ton,”tegasnya.
Penguatan pengawasan itu jadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara sekaligus memastikan perdagangan sumber daya alam memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional.
Prabowo menegaskan, arah kebijakan tersebut sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara serta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. [***/GRW]
