JAKARTA, satukanindonesia.com – Republik Indonesia bersama 17 negara lainnya mengecam keras serangan udara Israel terhadap RS Nasser di Khan Younis, Jalur Gaza, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan pasien dan tenaga medis.
17 negara yang dimaksud adalah Aljazair, Djibouti, Mesir, Yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Turkiye, dan Uni Emirat Arab (UEA).
Serangan tersebut dinilai melanggar hukum humaniter internasional yang memberikan perlindungan khusus terhadap fasilitas medis dan tenaga kesehatan.
Dalam pernyataan bersama, para Menteri Luar Negeri (Menlu) dari 18 negara itu juga mengecam serangan Israel yang terus berlanjut terhadap warga sipil Palestina, termasuk serangan terhadap tenda-tenda dan lokasi lain yang menjadi tempat perlindungan bagi para pengungsi.
Serangkaian serangan tersebut dinilai, mengancam gencatan senjata serta upaya memulihkan keamanan dan stabilitas di Gaza. Tindakan Israel disebut bertentangan dengan Rencana Komprehensif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
18 Menlu itu turut menyampaikan, keprihatinan mendalam atas pembatasan yang terus diberlakukan Israel terhadap masuknya bantuan kemanusiaan, material tempat tinggal, termasuk tenda, karavan, dan rumah mobil, serta pasokan medis.
Pembatasan tersebut semakin memperburuk bencana kemanusiaan, di Gaza menjelang musim dingin. Minimnya tempat berlindung serta memburuknya layanan air bersih, sanitasi, dan kesehatan menempatkan nyawa warga sipil dalam bahaya besar.
Kondisi ini terutama mengancam anak-anak dan bayi, yang berisiko kembali meninggal akibat paparan suhu dingin ekstrem.
Para Menlu mendesak, Israel untuk mendengarkan seruan masyarakat internasional dan Dewan Perdamaian (Board of Peace) agar meningkatkan bantuan kemanusiaan.
Israel juga diminta, segera memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Sharm El-Sheikh, Rencana Komprehensif Presiden Trump, dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2803 (2025).
Israel harus mematuhi gencatan senjata, melindungi warga sipil dan fasilitas medis, serta menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman, berkelanjutan, tanpa hambatan, dan dalam jumlah memadai.
Bantuan tersebut mencakup kebutuhan tempat tinggal, pasokan dan peralatan untuk pemulihan dini, serta sarana untuk memulihkan infrastruktur penting.
Israel juga harus mengizinkan badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan menjalankan mandat mereka tanpa hambatan.
“Komitmen tahap pertama tersebut seharusnya mulai berlaku sejak perjanjian ditandatangani. Karena itu, Israel harus segera melaksanakannya tanpa penundaan maupun persyaratan tambahan, termasuk persyaratan politik dan keamanan yang menghambat akses bantuan kemanusiaan,”tegas pernyataan bersama 18 Menlu yang dipublikasikan Kementerian Luar Negeri RI melalui platform X, Minggu (15/11/2026).
Para Menlu menegaskan, bantuan kemanusiaan mendesak harus tetap disalurkan tanpa bergantung pada perkembangan pelaksanaan tahap-tahap berikutnya.
Mereka juga mendesak, AS dan Board of Peace untuk meningkatkan upaya guna memastikan Israel melaksanakan seluruh komitmennya serta mencabut semua pembatasan terhadap masuknya bantuan kemanusiaan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kredibilitas kesepakatan dan memperkuat gencatan senjata.
Dalam pernyataan bersama itu, para Menlu dari 18 negara kembali menegaskan tekad untuk bekerja sama dengan mitra regional dan internasional guna memperkuat gencatan senjata, melaksanakan seluruh tahapan rencana tersebut, serta meningkatkan bantuan kemanusiaan demi meringankan penderitaan rakyat Palestina. [***/GRW]
